Menyoroti tantangan besar berupa kondisi geografis wilayah, jumlah siswa dari tingkat SD hingga SLTA tersebar luas di daerah dengan jarak antarwilayah yang ekstrem.
Simalungun|Simantab – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar rapat sosialisasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (22/7/2025). Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun dan dipimpin langsung oleh Plt Sekda, Albert R. Saragih.
Rapat ini diikuti perangkat kecamatan dan yayasan dari 32 kecamatan se-Simalungun. Mereka memaparkan kondisi lapangan terkait kesiapan dan tantangan dalam implementasi program MBG.
Camat Dolok Silou, Agusti Ginting, menyoroti tantangan besar berupa kondisi geografis wilayahnya. Ia menyebut, jumlah siswa dari tingkat SD hingga SLTA mencapai 2.569 orang yang tersebar luas di daerah dengan jarak antarwilayah yang ekstrem.
“Jarak dari ujung ke ujung kecamatan bisa memakan waktu dua jam. Kantor camat berada di tengah, untuk menjangkau sekolah pinggiran saja butuh waktu sekitar satu jam,” jelas Agusti. Ia pun meminta agar ada fleksibilitas pelaksanaan MBG di wilayahnya yang berjarak 55 km dari Ibu Kota Kabupaten di Pematang Raya.
Sementara itu, sejumlah yayasan dan pondok pesantren di wilayah lain seperti Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Bandar Huluan justru mengapresiasi pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung program ini.
“Di tempat kami, akses jalan sudah bagus karena tahun ini telah diperbaiki oleh Pak Bupati. Kini antarwilayah dapat ditempuh dalam 10–20 menit,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Baitussalam Bandar Huluan, Al-Ustaz Hotmatua Harahap.
Dalam sesi tanya-jawab, sejumlah perwakilan OPD menyoroti aspek teknis dan administratif, mulai dari fleksibilitas waktu pelaksanaan, penyediaan bahan baku lokal, hingga proses pendirian dapur MBG.
Menanggapi hal itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Enny Indarti, menegaskan bahwa pendirian dapur MBG wajib melewati tahapan sertifikasi higienitas dan sanitasi.
“Administrasi harus lebih dulu dipenuhi. Pendirian dapur MBG dilakukan sesuai dengan alur aplikasi Mitra Badan Gizi Nasional,” jelas Enny.
Ia menambahkan, aplikasi tersebut akan digunakan untuk memantau operasional dapur, distribusi makanan, hingga perkembangan anak penerima manfaat.
“Kepada yayasan mitra MBG, jika memiliki lahan cukup luas, bisa dimanfaatkan untuk tanaman sayur atau peternakan guna mendukung penyediaan bahan baku makanan bergizi,” ujarnya.
Enny juga menekankan bahwa kerja sama dengan Koperasi Merah Putih (KMP) bersifat kemitraan, dan penggunaan bahan pangan lokal sangat dianjurkan untuk mendukung kemandirian daerah.
BGN, kata Enny, kini juga diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang baru dilantik Juli 2025. Mereka akan diterjunkan ke berbagai daerah untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional.
Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen penuh terhadap keberhasilan program nasional ini.
“Semua sumber daya yang dimiliki Pemkab Simalungun akan dimobilisasi untuk mendukung MBG. Kami juga membuka ruang bagi dunia usaha untuk ambil bagian,” ujar Anton.
Soal jadwal pelaksanaan MBG di Kabupaten Simalungun, Bupati menyatakan masih menyempurnakan seluruh persyaratan yang diminta oleh BGN. Meski demikian, ia menargetkan program ini bisa segera dirasakan oleh para pelajar di wilayahnya.(rel)
