Regrouping SD di Kabupaten Simalungun, membutuhkan kajian lebih lanjut agar dapat memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan.
Simalungun|Simantab – Arahan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan di daerah dengan jumlah siswa yang minim, tampaknya akan dilaksanakan di Kabupaten Simalungun. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Simalungun akan melakukan regrouping Sekolah Dasar (SD).
Pengamat Pendidikan, Ari S Widodo Poespodihardjo, menilai regrouping dapat efektif meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Namun, penting melalui kajian mendalam dan standarisasi yang jelas sebelum kebijakan ini diterapkan.
“Regrouping harus didasari analisis yang komprehensif, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan demografi. Penggabungan sekolah yang sama-sama kekurangan siswa tidak akan efektif. Sebaiknya, sekolah dengan jumlah siswa yang minim digabungkan dengan sekolah yang sudah mapan,” ujar Ari, Selasa (25/02/2025).
Dampak sistem zonasi, menurut dia, memperparah kondisi kekurangan siswa di sekolah-sekolah, terutama di daerah pelosok. Ia menyarankan agar regrouping tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah.
Dia menuturkan, sekolah yang sebelumnya kesulitan mendapat murid tidak serta merta akan mudah mendapatkan murid setelah di-regrouping dengan sekolah yang sebelumnya juga kesulitan mencari murid.
Sebab itu, sebaiknya sekolah yang kurang siswa itu digabung dengan sekolah yang sudah memiliki kuota siswa yang mapan.
“Akan sangat aneh jika sekolah yang sudah di-regrouping akan di-regrouping lagi. Artinyakan tidak efektif. Lalu bagaimana menentukan standarisasinya sebelum regrouping itu dilakukan?,” terang Arrie.
Di Simalungun, rencana regrouping, membutuhkan kajian lebih lanjut agar dapat memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan.
“Sebaiknya regrouping itu menggabungkan sekolah yang kurang baik dengan sekolah yang sudah baik. Ini berfungsi untuk mendongkrak sekolah, baik dari kualitas pendidikan maupun fasilitas agar semakin baik. Artinya makin banyak jumlah siswanya makin banyak dana BOS yang bisa dikelola sekolah,” beber dia.
Ia menambahkan dengan konsep ersebut, regrouping sekolah tidak hanya akan menguntungkan para siswa namun juga tenaga pendidik.
“Dari pada banyak sekolah kekurangan guru lebih baik ada sedikit sekolah dengan guru melimpah. Mengingat saat jumlah anak usia sekolah sedikit sementara jumlah sekolahnya banyak, tentu akan ada sekolah yang kekurangan atau bahkan tidak dapat murid,” terang Arri.
Kepala Disdik Simalungun, Sudiahman Saragih, membantah kebijakan itu dilakukan tanpa kajian. Ia menjelaskan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jarak antar sekolah, aksesibilitas, dan dampak sosial.
“Kami telah membawa data sekolah dan siswa ke Kementerian Pendidikan untuk meminta arahan terkait regrouping. Awalnya, kami merencanakan regrouping bagi sekolah-sekolah yang berjarak tiga kilometer satu sama lain,” tutur Sudiahman.
Sudiahman menambahkan bahwa guru-guru dari sekolah yang di-regrouping akan dipindahkan ke sekolah yang membutuhkan, dan kepala sekolah dari sekolah yang di-regrouping akan kembali menjadi guru.
“Kepala sekolah yang sekolahnya di regrouping akan kembali jadi guru, sedangkan yang menerima siswa regrouping kepala sekolahnya tetap.” tutup Sudiahman.
Dari legislatif, Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Abdul Razak Siregar, mengingatkan agar proses regrouping tidak mengorbankan siswa dan sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Saya berharap pelaksanaan regrouping tidak bertentangan dengan aturan dan tidak mengorbankan siswa. Jangan sampai anak-anak dijadikan alat negosiasi dan kehilangan hak atas pendidikan,” tegas Abdul Razak.(putra purba)
