Kalau ditemukan ada rekrutmen PPPK yang tidak tepat dan kurang pas, kemungkinan besar dipertimbangkan untuk ditinjau ulang.
Simalungun|Simantab – Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Simalungun membuka 2.680 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Alokasinya untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga guru. Saat ini, hasil seleksi tahap kedua masih dalam proses, dengan jumlah pelamar mencapai 1.962 orang.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Formasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pulung Kita Sinaga.
Dia menjelaskan, seleksi tahap pertama telah meluluskan 1.068 peserta. Rinciannya adalah 901 dari tenaga teknis, 84 tenaga guru, dan 83 tenaga kesehatan.
“Untuk seleksi tahap kedua, dari 1.962 pelamar, tenaga kesehatan memiliki 204 pelamar, tenaga teknis mencapai 1.413 pelamar, dan tenaga guru sebanyak 345 pelamar,” ujar Pulung Kita Sinaga saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).
BKPSDM Simalungun mengimbau para peserta untuk terus memantau pengumuman resmi terkait hasil seleksi tahap kedua dan tahapan selanjutnya.
Bagi peserta PPPK Simalungun tahap I tahun anggaran 2024 yang tidak lolos, mereka akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Kalau di tahap II ini belum ada informasi yang bisa disampaikan. Tahap I kan sudah pasti, jika tidak lolos akan diangkat menjadi paruh waktu dengan keterangan R3,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Transisi Peralihan Kepemimpinan Kabupaten Simalungun Tahun 2025, Jamesrin Saragih menekankan, jangan sampai ada masalah dalam proses rekrutmen. Jika pada akhirnya tidak sesuai dengan ketentuan, akan segera ditinjau ulang oleh Bupati Simalungun yang baru.
“Terkait PPPK, Pemerintah yang baru tidak mengetahui seperti apa rekrutmen mereka (BKPSDM) kemarin. Tentunya, kalau ditemukan ada rekrutmen yang tidak tepat dan kurang pas, kemungkinan besar dipertimbangkan untuk ditinjau ulang,” tutur Jamesrin Saragih saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).
Ia mengatakan keputusan itu sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025.
“Mengingat beban keuangan daerah mengalami refocusing dan sangat terbatas, kami sudah berkomunikasi dengan Pemerintah sekarang. Sebelum pelantikan, agar jangan dahulu melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan rutin. Distop dulu kegiatan pembangunan fisik,” jelasnya.
Dasarnya, ujar dia, instruksi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) bagi kepala daerah terpilih yang akan dilantik agar tidak lagi mengangkat tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara (ASN), sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Tentunya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Simalungun siap menjadi suksesor pemerintah pusat,” pungkas Jamesri.(putra purba)
