Jakarta – Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow mengungkap sejumlah nama menteri Kabinet Presiden Jokowi yang diperkirakan bakal dievaluasi dan diganti.
Mereka diantaranya menteri yang dinilai sedang bermasalah dan berkinerja kurang memuaskan. Termasuk para menteri yang tak setia menjalankan perintah presiden.
Ini kata Jeirry, berdasarkan pengalaman reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi sejak periode pertama.
Diketahui saat ini wacana reshuffle tengah mengemuka, di mana akan ada dua pos menteri diganti akibat penggabungan dan pemisahan, yakni Kementerian Ristek yang akan digabung ke Kementerian Pendidikan dan satu lagi Menteri Investasi.
Kata dia, tak hanya akan terjadi pada dua kementerian di atas, beberapa kementerian yang bisa masuk kategori layak untuk dievaluasi dan diganti adalah Kementerian Desa dengan kasus jual beli jabatan, Kementerian Perdagangan dalam kasus impor beras dan impor lainnya, serta Kepala KSP dalam kasus Partai Demokrat.
Jeirry menyebut, reshuffle Kabinet II periode kedua Presiden Jokowi yang sedang ramai jadi topik perbincangan hendaknya tak makin membuat pusing Presiden Jokowi dan lalu gagal fokus untuk tujuan yang lebih substansial.
BACA JUGA
Maruarar Sirait Disebut Layak jadi Menteri Investasi, Ini Alasannya
Presiden Tiga Periode? Refly Harun: Insyaallah Jokowi 10 Tahun
“Semoga Presiden Jokowi tak terpengaruh kuat oleh kepentingan politik yang mungkin tersembunyi di balik banyak usulan nama. Tetap fokus pada upaya memperkuat kabinet dengan orang yang tepat agar bisa kerja efektif dan cepat bagi pencapaian visi dan misi Presiden. Tetap menggunakan kriteria yang rasional dan objektif agar mampu memilih orang yang baik dan tepat,” katanya.
Berbicara soal apa saja yang mempengaruhi reshuffle kali ini, menurut Jeirry, penting bagi Jokowi untuk merangkul kelompok keagamaan untuk bersama terlibat dalam mengelola kehidupan negara, dalam hal ini NU dan Muhammadiyah.
“Selama ini, kesan saya, kedua ormas tersebut agak merasa ditinggalkan Jokowi. Saya kira, peran kedua ormas Islam ini dalam konteks menjaga stabilitas sosial politik sangatlah penting. Apalagi menghadapi tantangan radikalisme keagamaan yang sifatnya masih laten. Begitu juga menghadapi polarisasi sosial politik akibat politik identitas yang terus-menerus dimainkan,” terangnya.
Dia menyebut, stabilitas sosial dibutuhkan Presiden Jokowi agar pemerintahan bisa fokus untuk menuntaskan semua agenda yang sudah direncanakan selama 5 tahun dalam waktu yang tersisa.
Stabilitas sosial politik yang baik akan memperlancar Presiden Jokowi untuk menorehkan legacy bagi bangsa ini. Tentu kedua ormas ini punya banyak kader yang bisa ditawarkan.()
