Pendanaan sekolah akan mencakup layanan pendidikan, konsumsi harian, serta kebutuhan sandang seperti seragam.
Pematangsiantar|Simantab – Pemerintah Kota Pematangsiantar tengah mempersiapkan pendirian Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekolah ini dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Sebagai langkah awal, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Pematangsiantar telah menetapkan lokasi calon sekolah: eks gedung SD Negeri 125538 di Jalan Bendungan, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan. Area seluas 2,5 hektare ini dinilai cukup representatif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Plt Kepala Dinsos P3A, Risbon Sinaga menyampaikan, pendanaan sekolah akan mencakup layanan pendidikan, konsumsi harian, serta kebutuhan sandang seperti seragam. Namun, ia belum dapat memastikan apakah anggaran itu mencakup perangkat belajar seperti laptop.
“Bangunan yang ada masih dalam kondisi baik dan bisa menampung sekitar 75 siswa tingkat SMP dalam tiga rombongan belajar,” ujarnya, Senin (23/06/2025).
Risbon menjelaskan, pemanfaatan gedung eks-SD yang akan di-regrouping merupakan langkah strategis guna menekan anggaran daerah. Koordinasi intensif pun telah dilakukan dengan Dinas Pendidikan setempat.
“Kami sudah mengajukan usulan ke Kementerian Sosial dan sudah melakukan peninjauan lapangan. Namun, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar Hamdani Lubis menegaskan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya terkait penyediaan guru dan kurikulum.
“Kami masih menunggu arahan Kemendikbud, apakah guru akan diambil dari tenaga PPPK atau dengan mekanisme lain. Yang jelas, kualitas dan relevansi kurikulum menjadi fokus utama,” katanya.
Tantangan Infrastruktur dan Kualitas Pendidikan
Meski upaya ini menuai apresiasi, sejumlah catatan kritis turut disampaikan pengamat pendidikan, Ari S Widodo Poespodihardjo. Ia menyambut baik semangat penghematan dan pemerataan akses pendidikan, namun mengingatkan bahwa efisiensi tak boleh mengorbankan kualitas.
“Gedung eks-SD memang efisien secara anggaran, tetapi harus dipastikan bahwa fasilitas seperti sanitasi, keamanan, dan ruang belajar tetap memenuhi standar pendidikan berasrama,” ujar Ari.
Ia menekankan, tanpa perencanaan matang, kebijakan ini bisa menjadi bumerang. “Konsistensi pendanaan jangka panjang harus dijamin agar tidak sekadar menjadi euforia sesaat,” tuturnya.
Ari juga menyoroti pentingnya kurikulum yang adaptif serta guru yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi terhadap pendidikan inklusif. “Rekrutmen guru PPPK bisa menjadi solusi, asalkan seleksi didasarkan pada kompetensi, bukan sekadar administratif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa model pendidikan yang diterapkan harus mampu menjawab tantangan masa depan, bukan hanya menyesuaikan standar umum.
“Sekolah ini berpotensi menjadi model pendidikan inklusif yang inovatif, asalkan perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh, tidak semata-mata demi efisiensi anggaran,” pungkasnya.(putra purba)
