KORAN SIMANTAB
23 Agustus 2025 | 12:24 WIB
No Result
View All Result
  • Home
  • Live TV
  • Headline
  • Nasional
    • Budaya
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Kriminal
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sejarah
    • Teknologi
  • Sumut
    • Asahan Batu Bara
    • Binjai – Langkat
    • Dairi
    • Danau Toba
    • Deli Serdang
    • Karo
    • Labuhan Batu Raya
    • Medan
    • Siantar
    • Simalungun
    • Tabagsel
  • Wisata
  • Dunia
  • Sehat
  • Kuliner
  • Olahraga
  • Adventorial
  • Login
KORAN SIMANTAB
No Result
View All Result
KORAN SIMANTAB
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • HEADLINE
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • KESEHATAN
  • KULINER
Beranda Headline

Seluruh Areal Konsesi PT Toba Pulp Lestari Ilegal

Silverius Bangun Editor: Silverius Bangun
14 Juli 2021 | 13:12 WIB
Topik: Headline
0

Medan – Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Made Ali menyebut bahwa seluruh lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berada di Sumatra Utara adalah ilegal. Tidak ada pengukuhan kawasan hutan sebelumnya dilakukan di wilayah adat di mana TPL mendapatkan konsesi.

Made Ali dalam keterangan pers bersama Koalisi Advokasi Rimba Rakyat (KOARR) Sumatra terkait temuan investigasi pihaknya bersama sejumlah lembaga, menyebut luas konsesi TPL adalah 188.055 hektare (Ha).

Luasan itu berada di lima area, yakni Hutan Lindung (HL) seluas 11.582,22 Ha; Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 122.368,91 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 12.017,43 Ha; Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 1,9 Ha; dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 21.917,59 Ha.

Menurut Made Ali, setelah terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, TPL hanya boleh beroperasi di Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas. Sedangkan di tiga area lainnya, yakni Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dan Area Penggunaan Lain (APL) tidak boleh.

ADVERTISEMENT

“Karena melanggar hukum administrasi sektor kehutanan. Karena peruntukan untuk HL, HPK, dan APK tidak ditanami atau tidak boleh untuk perizinan hutan tanaman industri, salah satunya,” terang Made Ali, Rabu, 14 Juli 2021.

Made Ali kemudian membeber, sebelum UU Cipta Kerja terbit, ternyata dari 188.055 Ha konsesi TPL, seluas 75,26 persen atau 141.537 Ha di antaranya ilegal karena tidak sesuai peruntukannya, yakni berada di Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung, HPK dan APL.

Intinya adalah konsesi TPL itu, mau yang ilegal atau yang legal, kedua-duanya ilegal

Dalam aturan kehutanan Hutan Produksi Terbatas itu, kata Made Ali, digunakan untuk fungsi hutan alam dan bukan untuk izin HTI. Demikian juga di Hutan Lindung, APL, dan HPK yang ini peruntukannya pembangunan di luar kehutanan.

“Jadi sebelum UU Cipta Kerja, seluas 75 persen areal konsesi TPL ilegal,” tukasnya.

Kemudian setelah terbitnya UU Cipta kerja, 28 persen atau 52.668, 66 Ha areal TPL saat ini ilegal. Karena berada di Hutan Lindung, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dan di Areal Penggunaan Lain.

Dalam UU Cipta kerja dan produk hukum turunannya, PP 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 8 dan 9 Tahun 2021, ternyata Hutan Produksi Terbatas dilebur menjadi Hutan Produksi Tetap, sehingga saat ini hanya ada dua, yakni Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Made Ali menegaskan, yang ilegal-ilegal ini melanggar UU Kehutanan, UU Cipta Kerja dan UU Agraria. Pelanggaran hukumnya berupa pidana dan administrasi, yakni berupa pencabutan izin terutama di areal ilegal.

Kalau pidana misalnya, PT TPL itu menebang kayu di dalam Hutan Lindung maka bisa dikenakan UU P3H Jo UU No 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja Pasal 36 Ayat 12, bahwa menebang pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan.

“Bisa dipidana, korporasi bisa didenda, lalu pengurusnya bisa dipenjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun,” ungkapnya.

Setelah terbitnya UU Cipta Kerja, di mana 28 persen ilegal maka saat ini luas konsesi PT TPL yang legal adalah 135.383,34 Ha.

Namun menurut Made Ali, legal dan ilegalnya konsesi PT TPL, pihaknya menilai izin dimaksud tetap saja ilegal.

“Mau dia ilegal atau ilegal saat ini, areal konsesi PT TPL tetap saja ilegal. Karena tak ada pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan di wilayah adat. Seluruh wilayah PT TPL tidak ada satu pun yang tidak punya masyarakat adat. Mau tidak mau, suka tidak suka, pengukuhan kawasan hutan harus dilakukan untuk menghindari legalitas yang ilegal maupun legalitas yang legal,” ujarnya.

Meski konsesi 135.358, 34 Ha milik PT TPL itu legal, tetapi tidak legitimate atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat, utamanya masyarakat adat.

Melihat situasi ini, dia kemudian melihat peluang besar agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan pengukuhan kawasan hutan secara ulang dari awal.

Merujuk UU Cipta Kerja, PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan jo Permen LHK No 7/2021 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan, itu harus melalui pengukuhan kawasan hutan.

Pengukuhan kawasan hutan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 45/2011, ada empat tahapan, dan semua tahapan harus dilakukan secara transparan.

“Intinya adalah konsesi TPL itu, mau yang ilegal atau yang legal, kedua-duanya ilegal. Kenapa? Karena tanpa melakukan pengukuhan kawasan hutan yang benar dan berkepastian hukum. []

Tags: PT TPL
ShareTweetSendShareSendSharePinScanShare
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA.(simantab/ai)
Headline

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Jalani Tes DNA, Hasilnya Diumumkan dalam 5-10 Hari

Editor: Mahadi Sitanggang
8 Agustus 2025 | 16:07 WIB

Pengambilan sampel dilakukan pada Kamis (7/8), disaksikan oleh perwakilan dari kedua pihak. Sebelum proses dimulai, semua pihak menandatangani surat persetujuan...

Read more
Jaksa Mahkamah Kriminal Internasional, Karim Khan.(simantab/ist)
Headline

Jaksa Penuntut Benjamin Netanyahu  Ditangkap Terjerat Kasus Pelecehan Seksual

Editor: Mahadi Sitanggang
17 Mei 2025 | 12:28 WIB

Insiden ini sedang diselidiki sebagai bagian dari dugaan pola sentuhan tidak pantas, pelecehan dan hubungan seksual paksa yang dilakukan oleh...

Read more
Robert Francis Prevost “Paus Leo XIV”.(simantab/ist)
Headline

Robert Francis Prevost Asal Amerika Terpilih Jadi Paus Baru

Editor: Mahadi Sitanggang
9 Mei 2025 | 08:23 WIB

Paus pengganti Paus Fransiskus itu terpilih pada hari kedua penyelenggaraan konklaf kepausan yang diikuti oleh 133 kardinal elektor. Roma|Simantab –...

Read more
Tampilan website asndigital.bkn.go.id(simantab/asndigital.bkn.go.id)
Headline

Fungsi Fitur MFA Untuk ASN Digital

Editor: Mahadi Sitanggang
11 April 2025 | 08:22 WIB

Semua layanan ASN kini bisa diakses melalui asndigital.bkn.go.id per Minggu 23 Maret 2025, jadi diperlukan fitur MFA. Jakarta|Simantab - Untuk...

Read more

Berita Terbaru

Siantar

Banjir dan Jalan Rusak di Viyata Yudha: Warga Gelisah, Proyek Perbaikan Tertunda

22 Agustus 2025 | 19:13 WIB
Simalungun

Pemkab Simalungun Usulkan Rp120 Miliar ke Kementerian PUPR

22 Agustus 2025 | 14:58 WIB
Nasional

KPK Kejar Jejak Uang Rp 222 M di BJB, Lisa Mariana Turut Diperiksa

22 Agustus 2025 | 13:39 WIB
Simalungun

Konversi Kebun Teh Sidamanik ke Sawit Tuai Protes, DPRD Simalungun Siap Bentuk Pansus

21 Agustus 2025 | 14:41 WIB
Nasional

Setelah Tes DNA Tidak Cocok, Nama Doris Setiawan Muncul Ayah Anak Lisa Mariana

21 Agustus 2025 | 12:24 WIB
Nasional

KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Publik Menanti Kasus Apa yang Menjeratnya

21 Agustus 2025 | 11:53 WIB
Siantar

Gugur di Praperadilan, Eks Kadis Perhubungan Siantar Hadapi Babak Baru di Tipikor Medan

21 Agustus 2025 | 11:21 WIB
Nasional

Panglima TNI Rotasi 414 Perwira Tinggi, AD Jadi yang Terbanyak

20 Agustus 2025 | 19:30 WIB
Simalungun

Ketua PKK Simalungun Bagikan Panen Sawi ke Warga Sekitar

20 Agustus 2025 | 19:20 WIB
Siantar

Sopir Bus di Pematangsiantar Resah, Musik Dilarang Diputar Gegara Royalti

20 Agustus 2025 | 15:54 WIB
Nasional

Tes DNA Ridwan Kamil dan Anak Lisa Mariana Tidak Cocok

20 Agustus 2025 | 15:26 WIB
Nasional

Pelajar Tewas Saat Tawuran Picu Bentrokan Warga di Ambon, Dua Orang Terluka

19 Agustus 2025 | 21:06 WIB

  • Kuki
  • Etika Perilaku
  • Hubungi Kami:
  • Karir
  • Layanan
  • Pedoman Siber
  • Peraturan Pers
  • Privasi
  • Tentang Kami
  • Redaksi

© 2025
PT SIMALUNGUN MANTAB INDONESIA
(PT. SIMANTAB INDONESIA) .
Jalan Ahmad Yani No. 97 Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.
☏ -
📧 [email protected]

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • Home
  • Live TV
  • Headline
  • Nasional
    • Budaya
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Kriminal
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sejarah
    • Teknologi
  • Sumut
    • Asahan Batu Bara
    • Binjai – Langkat
    • Dairi
    • Danau Toba
    • Deli Serdang
    • Karo
    • Labuhan Batu Raya
    • Medan
    • Siantar
    • Simalungun
    • Tabagsel
  • Wisata
  • Dunia
  • Sehat
  • Kuliner
  • Olahraga
  • Adventorial
  • Login

© 2025
PT SIMALUNGUN MANTAB INDONESIA
(PT. SIMANTAB INDONESIA) .
Jalan Ahmad Yani No. 97 Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.
☏ -
📧 [email protected]

rotasi barak berita hari ini danau toba

slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor