Kantor Berita Simantab
Pusat informasi dan berita politik, ekonomi, hukum, budaya dari kabupaten karo, pakpak, dairi, toba, melayu, simalungun dan budaya jawa.

Kadis Kesehatan Sidempuan Tuding Eks Direktur RSUD Penyebab Pembayaran Insentif Nakes Terkendala

Kepala Dinas Kesehatan Padangsidempuan Sopian Subri Lubis saat menjalani vaksinasi Covid-19. (Foto Istimewa)

Medan – Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan, Sopian Subri Lubis menuding eks Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat, dr Tety Rumondang sebagai salah satu penyebab terkendalanya pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).

Sebab, menurut Sopian, dr Tety tidak mau menandatangani persyaratan pencairan.

“Untuk tahun 2020 bulan April hingga Desember, tetapi terkendala di pertanggungjawaban keuangan. Semasa Direktur lama dr Tety Rumondang tidak mau menandatangani persyaratan pencairan dari bulan April sampai dengan Juni 2020,” ungkap Sopian melalui pesan WhatsApp, Senin (30/8/2021).

Kendala lainnya, aku Sopian, belum dibayarnya insentif nakes karena terkendala dalam merubah penjabaran APBD.

“Untuk Dinas Kesehatan tahun 2020, masih merubah penjabaran APBD,” katanya.

Baca Juga:

Pasar Ikan Tanjung Tiram Diresmikan Sebagai Pasar Tertib Ukur

Alat Ukur Berstandart Nasional Untuk Nelayan Akan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Kepada Nelayan Batu Bara

Bupati Batubara IR. H. Zahir M.AP Raih Penghargaan Manggala Karya Kencana

Satu Satunya Bupati Dari Sumatera Utara Yang Meraih Penghargaan

Begitu pun, Sopian mengklaim dalam waktu dekat akan segera membayar insentif nakes di wilayah kerjanya untuk tahun 2020.

“Nilai insentif nakes yang akan dibayarkan kurang lebih Rp2,5 miliar. Saat ini sedang di proses di Badan Keuangan dan dalam waktu dekat akan dibayarkan untuk tahun 2020,” akunya.

Mendagri Tito Karnavian pun telah menegur Wali Kota Padangsidempuan Irsan Efendi Nasution perihal belum dibayarkannya insentif nakes yang dikabarkan mencapai 16 bulan.

Itu tertuang dalam surat nomor 900/4771/Keuda, tertanggal 26 Juli 2021 dengan kop surat Kementerian Dalam Negeri RI, ditandatangani Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr Moch Ardian N.

Pada poin 2A dalam salinan surat teguran itu menyatakan, sisa BOK TA 2020 dan realisasi Innakesda Kota Padangsidempuan sebagai berikut, sisa BOK TA 2020 yang belum terealisasi sebesar Rp.2.890.093.457 atau 74,19 persen dari pagu alokasi sebesar Rp.3.895.500.000.

Kemudian poin 2B tertera, belum melakukan realisasi Innakesda yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp.4.090.093.457. [Andi]

Top Radio Banner
Comments
Loading...

Situs ini menggunakan kuki untuk memberikan pengalaman terbaik bagi anda dalam menggunakan layanan kami. Kami memegang komitmen untuk melindungi privasi anda dan menjadikan keamanan data menjadi prioritas kami SetujuBaca Lagi