Kepemimpinan, Wesly belum menunjukkan langkah nyata untuk mewujudkan visi “Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.”
Pematangsiantar|Simantab — Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Sihite, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, yang dinilainya belum mencerminkan visi dan misi saat masa kampanye.
Dalam pernyataannya, Rabu (18/06/2025), Fawer menyebut, dalam tiga bulan masa kepemimpinan, Wesly belum menunjukkan langkah nyata untuk mewujudkan visi “Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.”
“Kalau kita lihat kembali misi yang dijanjikan—seperti menjadikan Siantar sebagai kota pendidikan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, hingga memperbaiki sistem pelayanan publik yang berintegritas—semuanya belum tampak hasilnya,” kata Fawer.
Pembangunan Mandek, Komunikasi Politik Diragukan
Fawer menyoroti sejumlah persoalan di lapangan yang dinilai mencerminkan lemahnya kepemimpinan Wesly. Beberapa di antaranya adalah belum adanya kejelasan kelanjutan pembangunan Pasar Horas, belum terealisasinya pinjaman Rp77 miliar dari Bank Sumut untuk mendukung para pedagang, serta belum adanya formula konkret untuk pembangunan baru.
Tak hanya soal pembangunan, Fawer juga menyinggung sejumlah kontroversi yang dinilai mencederai kepercayaan publik, seperti dugaan pernyataan yang merendahkan atlet MMA, insiden kekerasan terhadap penyandang disabilitas, serta lambannya langkah konkret dalam kebijakan tata ruang dan pelayanan publik.
“Ini menjadi bukti bahwa arah kepemimpinan saat ini masih sangat lemah,” ujarnya.
Fawer juga mempertanyakan kapasitas komunikasi Wesly dalam menghadapi publik. Ia menilai sang Wali Kota terlihat tidak mandiri saat menjawab pertanyaan dari media.
“Dalam beberapa wawancara, terlihat dia kesulitan menjawab sendiri dan cenderung diarahkan oleh orang di sekitarnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah dia benar-benar siap memimpin kota ini?” ujarnya.
Desakan Perubahan dan Evaluasi Kinerja
Fawer menegaskan, jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, masyarakat perlu mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional sebagai bagian dari kontrol demokrasi.
“Warga Pematangsiantar berhak mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu bekerja, bukan hanya menempati kursi kekuasaan tanpa arah yang jelas,” pungkasnya.(red)
