Simantab, Simalungun – Keluarga Besar Pangulu se-Simalungun (KBPS) melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD dan Bupati Simalungun, Senin (22/11/2021). Mereka menolak wacana penundaan Pemilihan Kepala Nagori (Pilpanag) tahun 2020.
Mereka yang berjumlah puluhan menuntut Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga memberikan penjelasan atas wacana, dan mengancam akan turun kembali ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Ruslan Purba, koordinator aksi dalam orasinya menolak penundaan Pilpanag tahun depan dan meminta agar pesta demokrasi itu tetap dilangsungkan.
Pangulu Nagori Ambarisan, Kecamatan Sidamanik, itu juga menjelaskan alasan penundaan karena pandemi Covid-19 tidak relevan. Alasan ini kata dia disampaikan Asisten I Pemkab Simalungun Sarimuda Purba.
Ruslan juga mengutarakan alasan lain soal keterbatasan anggaran untuk Pilpanag juga tidak relevan. Karena, menurut Ketua KBPS itu anggaran untuk sudah sudah dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.
“Alasan penundaan tidak jelas katanya masalah keterbatasan anggaran. Padahal, anggarannya sendiri sudah disusun dan dianggarakan sebesar Rp 16 miliar,” terangnya dihadapan para wartawan.
Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait mengatakan, bahwa penundaan Pilpanag belum final. Secara pribadi ia mengaku tidak setuju atas penundaan. Ia berjanji akan membawa permasalahan ini ke dewan Simalungun.
“Saya secara pribadi juga tidak setuju atas pengusulan penundaan Pilpanag yang dilakukan Bupati,” ujarnya merespon aksi unras para pangulu.
Aksi unras para pangulu di kantor bupati tidak bertemu dengan Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga. Aspirasi demonstran ditampung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (PMPN).
