Pertemuan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah (2/5/2023) di Istana Negara, Jakarta disoroti secara kritis oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Dr. Denny Indrayana.
Pertemuan tersebut digelar mulai pukul 19.00 sampai dengan 22.3o dan dihadiri oleh Megawati Soekarno Putri (Ketua Umum PDI Perjuangan), Airlangga Hartanto (Ketua Umum Partai Golkar), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) dan Mardiono (Plt. Ketua Umum PPP).
Tidak terlihat kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian sejumlah kalangan. Seperti Romiharmuzi yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP menduga pertemuan tersebut akan mengarahkan koalisi pemerintah untuk memasangkan Ganjar dan Prabowo sebagai Calon Presiden dari koalisi pemerintah.
Dalam postingan twitter @dennyindrayana yang merupakan senior partner pada kantor hukum Indrayana Centre For Goverment Constitution and Soviety (Integrity) menitik beratkan pada konsensus bahwa presiden yang sedang menjabat haruslah netral dan menjadi wasit dalam pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024.
Malam ini Presiden Jokowi dikabarkan akan bertemu para Pimpinan Parpol Koalisi pemerintahan, minus Nasdem. Itulah yang beberapa waktu ini saya kritik. Presiden harusnya menjadi wasit netral, tidak ikut cawe-cawe Pilpres 2024.
Malam ini Presiden Jokowi dikabarkan akan bertemu para Pimpinan Parpol Koalisi pemerintahan, minus Nasdem. Itulah yang beberapa waktu ini saya kritik.
Presiden harusnya menjadi wasit netral, tidak ikut cawe-cawe Pilpres 2024. pic.twitter.com/JieOvpNM6K
— Denny Indrayana (@dennyindrayana) May 2, 2023
