Simalungun, Praktek jual beli baju batik di sekolah sekolah se Kabupaten Simalungun kemballi terjadi. Setiap siswa diwajibkan menggunakan batik pada hari tertentu. Namun baju batik siswa tersebut untuk tahun ajaran 2022/2023 menggunakan desain yang berbeda dengan tahun tahun sebelumnya.
Sepri Ijon Saragih, SH, MH kepada simantab pada hari Jumat, 29 April 2022 menyatakan Penjualan batik ke siswa SD dan SMP se Kabupaten Simalungun ini melanggar Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010.
Bahwa larangan melakukan praktik jual beli baju sekolah maupun baju batik sekolah tersebut sebagaimana yang telah terjadi saat ini di beberapa sekolah SMP Negeri di Kabupaten Simalungun juga secara tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, yang intinya menyatakan “pemerintah tidak diperbolehkan menjual pakaian seragam atau baju jenis apapun kepada anak didik di lingkungan sekolah”;
- Permendikbu No.45 Tahun 2014 yang intinya menyatakan : “bahwa pengadaan pakaian atau seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta pendidik”;
- Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 2 Permendikbub No.1 Tahun 2021, yang pada pokoknya menyatakan : “sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang : melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB”
Sepri Ijon Saragih, SH, MH meminta kepada semua pihak yang telah melakukan persekongkolan untuk jual beli baju batik dilingkungan sekolah untuk menghentikan segala tindakannya berkaitan dengan hal tersebut, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
Tindakan mewajibkan siswa untuk membeli batik adalah sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pungutan liar.
Kepala sekolah dan wali murid harus berani menolak untuk membeli baju tersebut. Berikut ini adalah rilis yang dikirimkan oleh Sepri Ijon Saragih, SH, MH. DOWNLOAD
