Isu itu menyasar Presiden Prabowo Subianto di Kongres PSI, pemanggilan Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung terkait pengadaan Chromebook, hingga pembelaan jaksa KPK dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jakarta|Simantab – Sejumlah isu politik dan hukum mengemuka dalam 24 jam terakhir, mulai dari pernyataan Presiden Joko Widodo terkait tuduhan ijazah palsu hingga dinamika Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Isu-isu ini turut mewarnai pemberitaan nasional, terutama setelah Presiden Jokowi menyebut adanya agenda besar politik di balik serangan terhadap dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, sorotan juga mengarah pada kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Kongres PSI, pemanggilan Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung terkait pengadaan Chromebook, hingga pembelaan jaksa KPK dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Berikut lima isu utama politik dan hukum yang menjadi perhatian:
1.Jokowi: Ada Agenda Politik di Balik Isu Ijazah dan Pemakzulan Gibran
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan terhadap Wapres Gibran merupakan bagian dari agenda politik besar yang terstruktur.
“Sepertinya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu ini, termasuk pemakzulan Mas Wapres,” ujar Jokowi di Solo, Senin (14/7/2025).
Meski demikian, Jokowi mengaku tenang dan siap membuktikan keaslian ijazahnya secara hukum.
2. RUU KUHAP Belum Diumumkan, DPR Klaim Masih Disusun
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP belum dipublikasikan karena masih dalam proses finalisasi oleh tim perumus.
“Kami belum sempat merapikan, belum sempat mengunggahnya,” katanya.
Namun, lembaga advokasi Lokataru mendesak agar DPR menjaga transparansi karena RUU ini akan memengaruhi sistem peradilan secara luas.
3. Prabowo Dijadwalkan Hadir di Kongres PSI
Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut kehadiran Prabowo sebagai bagian dari penguatan sinergi antarpartai demi persatuan nasional.
4. Kejagung Panggil Nadiem Makarim Terkait Kasus Chromebook
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali dipanggil Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun untuk periode 2019–2022.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan penyidik fokus pada rapat kebijakan Mei 2020 dan potensi intervensi terhadap perubahan spesifikasi.
“Fokusnya pada siapa yang memengaruhi perubahan dari kajian awal,” ujarnya.
Sebelumnya, Nadiem telah menjawab 31 pertanyaan terkait mekanisme pengadaan perangkat tersebut.
5. Jaksa KPK Pastikan Validitas Data CDR dalam Sidang Hasto
Dalam sidang dugaan korupsi yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, jaksa KPK membantah tuduhan bahwa data Call Detail Record (CDR) yang digunakan tidak sah.
Jaksa Rio Vernika menegaskan bahwa data diperoleh dari Telkomsel melalui proses forensik dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum.
“CDR ini sah dan valid untuk menunjukkan keberadaan Hasto dan Harun Masiku di sekitar PTIK,” kata Rio.
Isu-isu ini diperkirakan akan terus berkembang, seiring meningkatnya eskalasi politik nasional menjelang pembentukan kabinet dan dinamika hukum yang kian kompleks.(*)
