Mendagri Tito: Ini soal selera. Pasti kepala daerah ingin bekerja dengan orang-orang yang loyal, cocok, dan satu visi dengan mereka. Jadi, biarkanlah…
Simalungun|Simantab – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan Kepala Daerah (Kdh) yang baru dilantik melakukan pergantian pajabat. Pernyataan itu dikatakan Tito, baru-baru ini bersama Ketua Komisi II DPRI.
“Bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur ada pergantian pejabat oleh kepala daerah sebelumnya, nanti pejabat baru dapat merubah atau mengganti secara otomatis. Kami akan izinkan,” ujar Tito, seperti dikutip dari Youtube TVR Parlemen, Selasa (11/2/2025).
Menurut Tito, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang sehat.
“Karena ini soal selera. Pasti kepala daerah ingin bekerja dengan orang-orang yang loyal, cocok, dan satu visi dengan mereka. Jadi, biarkanlah pemimpin baru yang memilih pejabatnya,” ujar Tito.
Di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Simalungun yang akan dipimpin Bupati Achmad Anton Saragih-Benny Gusman Sinaga, issu pergantian pejabat belum terdengar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Simalungun, Esron Sinaga mengatakan, rencana pergantian pejabat it belum ada dibahas mereka bersama tim transisi Anton-Benny.
“Belum ada (pembahasan),” ujarnya singkat saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp.
Namun, sejumlah pejabat setingkat eselon II di Simalungun terdengar iklas jika terjadi perombakan jajaran pejabat di Pemkab Simalungun.
“Enggak taulah, entah enggak dibsitu awak lagi. Jadi sebagai bawahan ini ya, kerja saja,” ucapnya seorang pejabat eselon II, yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, Ketua Tim Transisi Peralihan Kepemimpinan Kabupaten Simalungun Tahun 2025, Jamesrin Saragih, berharap Bupati dan Wakil Bupati Simalungun terpilih dapat menempatkan pejabat yang kompeten di bidangnya.
“Saat ini kinerja para pejabat di Pemkab Simalungun belum maksimal dalam melayani masyarakat karena masih terfokus pada kepentingan pribadi, kelompok, dan pihak tertentu,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Disinggung mengenai pemilihan dan penunjukannya sebagai Ketua dalam Tim Transisi Peralihan, bersama Sekretaris Puji Rahmad Harahap dan Anggota Aulia Andri, Jamesrin menjelaskan bahwa mereka adalah tiga orang yang tidak terpisahkan.
Lebih lanjut, ia sebagai pensiunan ASN dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), merasa memiliki sedikit lebih banyak pengetahuan tentang masalah pemerintahan.
“Dan sahabat saya berdua, tentunya, terkait dari segi suksesi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka transisi, contohnya pada saat paripurna di DPRD, mereka akan mensukseskan bagaimana ketika pak Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, memasuki Kantor Bupati pertama sekali, apa acara yang dilakukan, termasuk juga memasuki rumah dinas yang selama ini tidak ditempati, tentunya semua itu akan dipersiapkan, agar tempat juga layak huni, seperti Itulah tugas-tugas kami sebagai tim transisi,” ujarnya.
Ia menuturkan, tugas utama Tim Transisi untuk membangun komunikasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk peralihan kepemimpinan sudah terlaksana.
“Tidak ada kendala, kami sudah komunikasikan semuanya ke pemerintahan yang sekarang, sampai ke hari pelantikannya, bahkan sampai ke acara-acara lainnya. Transisi dari Bupati yang lama ke Bupati yang baru, dan mereka antusias juga untuk suksesi terhadap transisi tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jamesrin mengatakan, semua persiapan, baik program kegiatan maupun sumber daya manusia (SDM) untuk menopang berjalannya program-program di Pemerintahan yang Baru, sudah dilakukan. Bupati memiliki strategi khusus dalam rekrutmen ASN yang tepat untuk menduduki jabatan-jabatan, tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku.
“Terkait itu saya sebagai ketua Tim Transisi, tidak sampai ke sana (Rekrutmen dan mutasi ASN), karena itu sudah amanahnya Bupati kepada Kepala Kepegawaiannya. Tentunya mereka punya strategi khusus menggali, menentukan, SDM dan latar pendidikannya. Sehingga nanti bisa menempatkan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas tinggi, dan berkomitmen melayani masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah yang baru akan segera menyeimbangkan belanja dan anggaran yang terdapat di APBD ke depannya, agar pembangunan dan pemerintahan berjalan dengan sehat.
“Kita harap apa yang belum dilakukan pemerintah sebelumnya, dilakukan oleh pemerintah yang baru. Kegiatan-kegiatan maupun kebijakan-kebijakan yang tidak menyentuh ke masyarakat, tentunya perlu dikaji ulang. Dibuat pertimbangan baru, untuk memperbaiki yang lebih baik lagi demi Kabupaten Simalungun mendatang,” pungkas Jamesrin.(putra purba)
