Kasat Lantas Polres Pematangsiantar, Friska Susana menegaskan bahwa, kendaraan odong-odong tidak memenuhi standar laik teknis dan tidak memiliki legalitas yang jelas.
Pematangsiantar|Simantab – Setiap malam meramaikan lalu lintas di pusat Kota Pematangsiantar, kendaraan odong-odong kerap menimbulkan kemacetan. Bukan itu saja, kendaraan yang berisikan sejumlah gerbong angkutan ini termasuk penyumbang polusi suara..
Terbaru, odong-odong menjadi perhatian lagi karena merasa terganggu dengan kehadiran sejumlah wartawan yang melakukan liputan.
Malam itu, sejumlah wartawan tertarik melakukan tugas jurnalistiknya. Soalnya, semakin banyak “kereta gerbong bertenaga mesin sepeda motor” tanpa spion dan plat polisi, memadati Kota Pematangsiantar.
Selain menarik perhatian karena spesifikasi fisiknya, odong-odong yang digemari kebanyakan ibu-ibu dengan anak-anaknya, kerap dihibur musik dengan volume yang mengganggu telinga.. Jenis musiknya juga seru. Sering terdengar musik disc jockey (Dj) dan musik koplo.
Dengan alasan mereka bekerja mencari makan (dalam video yang beredar di Kota Pematangsiantar), seorang pengemudi odong-odong protes dengan kehadiran wartawan. Bahkan, menjurus ke arah adu fisik.
Beberapa hari setelah insiden kecil itu, Polres Pematangsiantar yang markasnya hanya berjarak 450 m (jarak sesuai google map) ke lokasi pool odong-odong dekat Siantar Hotel, mengadakan pertemuan. Melibatkan pengusaha odong-odong dan Pemko Pematangsiantar, yang jaraknya juga tidak lebih 500 meter dari pool odong-odong itu.
Singkat cerita, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pematangsiantar mengambil langkah tegas dalam menanggapi polemik terkait keberadaan odong-odong di wilayah hukumnya.
Setelah melakukan pertemuan dengan Paguyuban Kereta Gembira – pelaku usaha yang mengoperasionalkan Odong-odong – Sat Lantas berencana menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan mengatur operasional kendaraan tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Mapolres Pematangsiantar, Selasa (18/2/2025), dihadiri Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, serta para pengusaha odong-odong.
Dalam pertemuan tersebut, Kasat Lantas Polres Pematangsiantar, Friska Susana, menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi fokus penertiban.
“Kami telah menyepakati beberapa poin dengan para pengusaha odong-odong, mulai dari rute perjalanan, jam operasional, penggunaan lagu anak-anak, hingga masalah parkir,” ujar Friska Susana usai pertemuan.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah jam operasional odong-odong. Berdasarkan kesepakatan, odong-odong hanya diizinkan beroperasi pada hari Senin-Sabtu mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai, dan pada hari Minggu mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Khusus selama bulan Ramadan, jam operasional akan dibatasi mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.
Selain itu, Sat Lantas juga menyoroti masalah legalitas dan spesifikasi teknis odong-odong.
Secara Teknis Tidak Dibenarkan
Friska Susana menegaskan bahwa, kendaraan odong-odong tidak memenuhi standar laik teknis dan tidak memiliki legalitas yang jelas.
Apabila melanggar kesepakatan, Sat Lantas Polres Pematangsiantar, segera akan memberikan tindakan tegas perupa tindakan pelanggaran (tilang).
“Pasti tidak ada. Secara legalitasnya, itu sesuai laik teknis tidak dibenarkan. Kami sudah sampaikan agar mereka pahami itu,” ujarnya
Ia menegaskan, hal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
Lebih lanjut, ia mengaku akan menyampaikan semua laporan dan pesan dari masyarakat ke pimpinan untuk dibahas bersama Wali Kota Pematangsiantar yang baru.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan Jasa Raharja, untuk membahas masalah ini lebih lanjut, setelah Wali Kota (Pematang) Siantar dilantik,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Raja Nababan mengatakan, pihaknya telah melakukan penertiban terhadap kebisingan yang ditimbulkan oleh odong-odong.
Sedangkan untuk rute, izin dan legalitas modifikasi serta operasional motor odong-odong bukan kewenangan Satpol PP.
“Rute dan operasional bukan kewenangan kami. Untuk penertiban speaker sudah dibuat surat pernyataan,” ungkap Raja.
Ia menegaskan bila ditemukan pemilik odong-odong yang masih menggunakan house music dan sejenisnya saat beroperasi maka Satpol PP akan melakukan penertiban speaker.
Dilanjutkan Raja, hasil pertemuan di Mapolres Pematangsiantar, untuk rute odong-odong yakni Jalan WR Supratman-Jalan Ade Irma Suryani-Jalan Wahidin-Jalan WR Supratman-dan sebaliknya.
“Selain itu, gandengan odong-odong maksimal 3 dan tidak diperkenankan parkir berlapis saat beroperasi,” katanya.
Senada, Kepala Bidang Hubungan Darat Dishub Pematangsiantar, Agresa Affandi, juga menegaskan komitmennya untuk menertibkan odong-odong yang tidak memenuhi standar keamanan.
Ia menjelaskan bahwa penertiban dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
“Kami akan menindak tegas odong-odong yang beroperasi di jalan umum dan tidak memenuhi standar keamanan. Kendaraan yang terjaring akan dibawa ke Polsek terdekat, dan penumpang akan dipulangkan dengan angkutan umum yang telah disediakan,” tegas Agresa Affandi.
Selama ini sudah cukup lama odong-odong di Pematangsiantar ini menjadi perhatian warga. Beberapa insiden kecil yang melibatkan odong-odong juga pernah terjadi. Kali ini, masyarakat kembali berharap penertiban yang dilakukan oleh Sat Lantas dan instansi lebih maskimal.
“Berikan kesempatan dan waktu buat kami. Intinya kami tidak ada tendensi dan kepentingan pribadi. Kami akan bersikap netral agar bisa terselesaikan,” ujar Friska.(putra purba)
