Medan – Pengurus Pemuda Lira Kota Medan menilai pemadaman lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan seluruh taman kota selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dari pukul 19:00 hingga 07:00 WIB, akan memicu tindak kejahatan.
“Kita tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah yang membuat Kota Medan menjadi gelap selama PPKM darurat,” ujar Ketua Pemuda Lira Medan, Borbor Dalimunthe, Senin (19/7/2021).
Menurut Borbor, pemadaman LPJU itu bisa menimbulkan potensi kejahatan muncul seperti begal, rampok dan pencurian.
“Kejahatan ini senantiasa mengintai para pekerja harian, seperti ojek online yang masih bekerja di malam hari mengantar pesanan makan dan minum di masa PPKM darurat ini,” katanya.
Selain itu, kemungkinan diperpanjangnya PPKM darurat di Medan hingga 2 Agustus 2021, Borbor menegaskan, kondisi darurat yang dialami seluruh warga Kota Medan harus menjadi perhatian utama Wali Kota Bobby Nasution.
Karena itu, Pemuda Lira Kota Medan juga meminta kepada Wali Kota Bobby Nasution, agar segenap kekuatan APBD tahun 2021 dialokasikan untuk penanganan dampak PPKM darurat.
“Kami pikir, untuk membuktikan kesungguhan hati Wali Kota Bobby Nasution dalam menangani pandemi Covid-19 di Kota Medan, sebaiknya proses lelang proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Medan ditunda dulu, lalu kita fokus kepada penanganan dampak PPKM darurat,” tegasnya.
Jika perpanjangan PPKM darurat diberlakukan hingga 2 Agustus 2021, sambung Borbor, maka yang akan terdampak tidak hanya nama-nama yang terdata seperti yang pernah disebutkan Wali Kota Medan beberapa waktu lalu di media, yaitu sebanyak 51.762 warga.
“Perpanjangan PPKM darurat akan menambah jumlah warga yang terdampak, baik dari kelompok ekonomi kecil sampai menengah, akan terdampak parah. Sehingga kondisi darurat ini, pastilah membutuhkan banyak alokasi anggaran dari APBD Kota Medan. Jadi sangat bijaksana bila Wali Kota Medan, Bobby Nasution menunda semua proyek pembangunan infrastruktur yang akan dilelang, kondisi darurat lebih penting dari semuanya,” terangnya.
Borbor dan Pemuda Lira Kota Medan, mengingatkan agar pemko harus mandiri dalam penanganan Covid-19 ini. Tidak boleh keadaan yang terjadi di Kota Medan menambah beban anggaran negara (APBN) pemerintah pusat.
“Pemko sebaiknya mengalihkan angggaran infrastruktur untuk penanganan kondisi PPKM darurat ini. Pahami lah kebutuhan dasar rakyat sangat tinggi, dalam situasi PPKM darurat. Segera salurkan lewat perangkat pemko hingga ke kepling, kebutuhan orang yang terpapar juga seperti vitamin dan obat-obatan. Kita tidak mau Medan ini seperti Pulau Jawa dan Bali yang kasus positif dari varian delta ini meningkat,” tutupnya. ()
