Jakarta – Presiden Jokowi dikabarkan akan merombak kabinetnya. Sejumlah nama beken muncul ke permukaan, seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut masuk dalam jajaran kabinet.
Namun reshuffle ini dinilai tidak murni berdasarkan kebutuhan publik seperti yang selalu disampaikan selama ini.
“Padahal ini sudah dilakukan sebenarnya juga empat bulan lalu. Ada apa dalam periode kedua ini Jokowi harus merombak kabinet? Bagi kami, motif reshuffle kabinet kali ini tidak murni kebutuhan publik,” kata Ketua Pembina Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah dalam keterangan tertulis diterima Simantab.com, Rabu (21/4/2021).
Syamsuddin menilai, selama ini memang tidak ada hasil penilaian atas kementerian. Tidak ada indikator apakah rapor merah atau hitam yang bakal diganti seperti pada periode pertama kali Jokowi menjabat.
Pun juga tidak ada basis bukti setidaknya rekam jejak bakal penggantinya akan lebih baik atau tidak.
Dia memandang, agenda rombak kabinet sekarang ini sepertinya hanya bagian dari upaya merawat kolega pendukung di tahun 2019 agar tetap setia bersama bahkan hingga Pemilu 2024.
BACA JUGA
Ini Menteri Kabinet Jokowi yang Layak Dicopot
Maruarar Sirait Disebut Layak jadi Menteri Investasi, Ini Alasannya
Merawat itu juga bisa sekaligus membayar jatah menteri kepada partai pendukung yang selama ini cukup berjasa tapi belum maksimal mendapatkan posisi seperti rekannya partai lain.
“Misalnya PSI dan PBB. PSI memang sudah mendapat kursi wakil menteri dan BUMN, namun dianggap belum pada level kursi menteri. Maka tidak salah nama Ahok representasi PSI dan Yusril melalui PBB kencang beredar di masyarakat,” katanya.
Pada dua sosok ini, dianggap wajar mendapatkan jatah kali ini. Apalagi Ahok tentu bukan hanya representasi PSI tapi memang memiliki kedekatan tersendiri dengan Jokowi sejak di Jakarta sebagai wagub.
Sedangkan Yusril dianggap banyak berkorban pada Pemilu 2019 kemarin, banting setir meninggalkan Prabowo dan masuk barisan Jokowi. Bahkan saat persidangan sengketa pemilu di MK.
Hanya saja terhadap Ahok akan ada batu sandungan karena pengisian kursi menteri berdasarkan UU tidak boleh orang yang pernah menjalani pidana penjara.
“Selain bagi jatah, kemungkinan reshuffle kali ini akan ada konsolidasi perluasan dukungan kepada partai lain,” kata dia.
Pemerintahan Jokowi kemungkinan akan membuka pintu lebar bagi partai yang selama ini oposisi masuk dalam barisannya.
Dan kemungkinan adalah PAN. Apalagi Amien Rais yang selama ini getol berseberangan dengan Jokowi sudah keluar dari PAN sehingga suara berbalik jadi barisan partai pemerintah bukan tidak mungkin.
Intinya dalam rombak kabinet kali ini, ujar Syamsuddin, tidak ada standar evaluasi menteri yang diganti apa kinerjanya baik atau buruk. Apa rapornya merah atau bagaimana. Semua itu tak penting lagi seperti saat awal menjabat presiden.
Yang penting sekarang bagaimana dukungan politik kuat dalam rangka mengamankan kebijakannya termasuk legasi percepatan pemindahan ibu kota negara. Bahkan bila solid terus bukan tidak mungkin embusan angin tiga periode presiden akan jadi nyata.
Sebab perlu dipahami juga di tengah pandemi sekarang ini, partai-partai akan semakin pragmatis mendekat dalam lingkaran kekuasaan demi pundi-pundi modal operasional khususnya menjemput Pemilu 2024 nanti.
Mengingat dunia swasta yang selama ini banyak menjadikan target donasi menjadi tidak strategis di masa pandemi. Bahkan swasta sendiri sekarang ini berharap bantuan dana pemerintah.
“Langkah mendekat dalam kekuasaan sekarang ini oleh beberapa partai menjadi alasan yang tepat,” pungkas dia.()
