KORAN SIMANTAB
10 Juli 2025 | 13:07 WIB
No Result
View All Result
  • Home
  • Live TV
  • Headline
  • Nasional
    • Budaya
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Kriminal
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sejarah
    • Teknologi
  • Sumut
    • Asahan Batu Bara
    • Binjai – Langkat
    • Dairi
    • Danau Toba
    • Deli Serdang
    • Karo
    • Labuhan Batu Raya
    • Medan
    • Siantar
    • Simalungun
    • Tabagsel
  • Wisata
  • Dunia
  • Sehat
  • Kuliner
  • Olahraga
  • Adventorial
  • Login
KORAN SIMANTAB
No Result
View All Result
KORAN SIMANTAB
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • HEADLINE
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • KESEHATAN
  • KULINER
Beranda Nasional
Mendagri Tito Karnavian Raker Bersama Komisi II DPR RI.(foto:ist)

Mendagri Tito Karnavian Raker Bersama Komisi II DPR RI.(foto:ist)

SE MenPAN RB: KDH Baru Dilantik Dilarang Ganti Pejabat Sebelum 6 Bulan, Mendagri Tito: Kami Izinkan

Mahadi Sitanggang Editor: Mahadi Sitanggang
14 Februari 2025 | 16:36 WIB
Topik: Nasional
0

Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan,

Jakarta|Simantab – Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih yang baru saja dilantik, tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemda yang dipimpinnya dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pelantikan.

Para kepala daerah yang baru saja dilantik juga tidak boleh mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun sejak pelantikan pejabat tersebut.

Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melalui Surat Edaran No. 02/2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada.

Surat Edaran tersebut tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Menurut Yuddy, surat edaran itu diterbitkan untuk mengingatkan kepada para kepala daerah hasil pilkada serentak yang baru-baru ini dilantik.

Hal itu perlu dilakukan demi kesinambungan serta penjaminan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing daerah.

Surat edaran itu mengacu dua undang-undang. Pertama, UU No. 8/2015 tentang Perubahan Atas undang-Undang No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang, khususnya  pasal 162 ayat (03).

“Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan,” demikian bunyi pasal tersebut.

ADVERTISEMENT

Undang-undang yang kedua, adalah UU No. 05/2014 tentang ASN, khususnya pasal 116. Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, menurut ayat (2), dapat dilakuikan setelah mendapat persetujuan Presiden.

“Kami mengimbau kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar tidak melakukan penggantian pejabat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan tersebut,” ungkap Yuddy dalam surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Surat Edaran MenPAN RB Kabinet Kerja 2024-2019 itu, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Terlebih baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi sinyal, Kepala Daerah yang baru dilantik dipersilakan melakukan mutasi pejabatnya.

Pernyataan Mendagri itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR   RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/01/2025). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempersilakan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 untuk mengganti pejabat di lingkungan pemerin­tahan yang dipim­pinnya usai dilantik.

“Bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur (ada pergantian pejabat oleh kepala daerah sebelumnya), nanti ada pejabat baru dan mereka akan mengubah maupun mengganti, otomatis kami akan izinkan,” ujarnya.

Alasan Mendagri memberikan izin kepala daerah baru untuk mengganti pejabat sesuai dengan selera bukan tanpa alasan.

“Kami izinkan supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh team work yang sesuai satu chemistry (kecocokan) dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” ujarnya.(menpan.go.id/kompas.com

Tags: Mendagri TitoMenPan RBMutasi PejabatPelantikan Serentak
ShareTweetSendShareSendSharePinScanShare
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Skrining BPJS Online 2025.(simantab/BPJS Kesehatan)
Nasional

Lewat HP, Cegah Penyakit Kronis! Skrining BPJS Online 2025 Wajib Dicoba, Jangan Sampai Menyesal

Editor: Mahadi Sitanggang
9 Juli 2025 | 08:36 WIB

Melalui layanan ini, peserta dapat mendeteksi potensi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan jantung tanpa harus datang ke fasilitas...

Read more
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.(simantab/ist)
Nasional

Dahlan Iskan Jadi Tersangka: Eks Menteri BUMN Dihantam Dugaan Pemalsuan dan Penggelapan

Editor: Mahadi Sitanggang
8 Juli 2025 | 18:39 WIB

Surat penetapan tersangka ditandatangani oleh Kepala Subdit I Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arief Vidy, pada Senin, 7 Juli 2025. Dahlan,...

Read more
Infografis proyek mangkrak di Simalungun.(simantab/ai)
Nasional

Proyek Rp3,5 M Mangkrak di Simalungun: Sentra Jagung Tak Berfungsi, Dugaan Manipulasi Mencuat

Editor: Mahadi Sitanggang
8 Juli 2025 | 16:25 WIB

Proyek ini dikerjakan oleh CV Putra Jaya, beralamat di Medan. Di papan proyek hanya tercantum nilai kontrak Rp3,5 miliar, masa...

Read more
Tina Astari istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman.(simantab/ist)
Nasional

Heboh! Istri Menteri UMKM Minta Didampingi Kedubes saat Tur Eropa, Publik Curiga Penyalahgunaan Wewenang

Editor: Mahadi Sitanggang
4 Juli 2025 | 13:04 WIB

Publik dihebohkan dengan beredarnya surat resmi berkop Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memohon pendampingan dari sejumlah Kedutaan...

Read more

Berita Terbaru

Simalungun

Bupati Simalungun Tegaskan Komitmen Jaga Kaldera Toba Saat Sambut Kunjungan Kerja Menpar RI

9 Juli 2025 | 18:20 WIB
Simalungun

Bupati Simalungun Ajak Kemenag Bersinergi Bangun Daerah, Tindak Lanjuti Lahan KUA dan PHBI

9 Juli 2025 | 18:05 WIB
Medan

Rekrutmen Pendamping Desa Belum Dibuka, Tapi Uang Sudah Mengalir ke Oknum

9 Juli 2025 | 17:45 WIB
Nasional

Lewat HP, Cegah Penyakit Kronis! Skrining BPJS Online 2025 Wajib Dicoba, Jangan Sampai Menyesal

9 Juli 2025 | 08:36 WIB
Simalungun

Geopark Kaldera Toba Jadi Sorotan Dunia, KNPI Simalungun Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Simalungun

9 Juli 2025 | 08:16 WIB
Nasional

Dahlan Iskan Jadi Tersangka: Eks Menteri BUMN Dihantam Dugaan Pemalsuan dan Penggelapan

8 Juli 2025 | 18:39 WIB
Simalungun

Pemkab Simalungun dan TNI Bangun Jalan 6,5 Km di Sipolha, Dorong Pariwisata Danau Toba

8 Juli 2025 | 17:46 WIB
Simalungun

212 Jamaah Haji Simalungun Tiba di Tanah Air dalam Keadaan Sehat, Disambut Haru Keluarga

8 Juli 2025 | 17:18 WIB
Siantar

53 Kopkel Merah Putih Siap Diluncurkan di Pematangsiantar, Bulog Jadi Mitra Strategis Perkuat Ketahanan Pangan

8 Juli 2025 | 16:44 WIB
Nasional

Proyek Rp3,5 M Mangkrak di Simalungun: Sentra Jagung Tak Berfungsi, Dugaan Manipulasi Mencuat

8 Juli 2025 | 16:25 WIB
Siantar

Moratorium PTN Hantam Harapan Siantar, Pengamat: Kota Pelajar Butuh Nyali Politik dan Visi Pendidikan Jelas!

7 Juli 2025 | 23:15 WIB
Siantar

Pemko Suntik Rp850 Juta, Terminal Tipe A Digenjot Meski Masalah Lama Masih Menghantui

5 Juli 2025 | 15:38 WIB

  • Kuki
  • Etika Perilaku
  • Hubungi Kami:
  • Karir
  • Layanan
  • Pedoman Siber
  • Peraturan Pers
  • Privasi
  • Tentang Kami
  • Redaksi

© 2025
PT SIMALUNGUN MANTAB INDONESIA
(PT. SIMANTAB INDONESIA) .
Jalan Ahmad Yani No. 97 Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.
☏ -
📧 [email protected]

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • Home
  • Live TV
  • Headline
  • Nasional
    • Budaya
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Kriminal
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sejarah
    • Teknologi
  • Sumut
    • Asahan Batu Bara
    • Binjai – Langkat
    • Dairi
    • Danau Toba
    • Deli Serdang
    • Karo
    • Labuhan Batu Raya
    • Medan
    • Siantar
    • Simalungun
    • Tabagsel
  • Wisata
  • Dunia
  • Sehat
  • Kuliner
  • Olahraga
  • Adventorial
  • Login

© 2025
PT SIMALUNGUN MANTAB INDONESIA
(PT. SIMANTAB INDONESIA) .
Jalan Ahmad Yani No. 97 Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.
☏ -
📧 [email protected]

rotasi barak berita hari ini danau toba

echo'
slot gacor
'; echo'
slot gacor
'; echo'
slot gacor
'; echo'
slot gacor
'; echo'
slot gacor
'; echo'
slot gacor
'; echo'
slot gacor
';