Kantor Berita Simantab
Pusat informasi dan berita politik, ekonomi, hukum, budaya dari kabupaten karo, pakpak, dairi, toba, melayu, simalungun dan budaya jawa.

ASN Kedapatan Mudik, Kapolres Siantar: Kami Proses 

Siantar – Polres Kota Pematangsiantar menyatakan tegas tidak memberi toleransi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau personelnya yang kedapatan mudik Lebaran 2021.

“ASN di sini (Polres) sudah melekat dengan anggota Polri, jadi memang tidak dibolehkan mudik,” tegas Kapolres AKBP Boy Sutan Binanga Siregar, Senin (26/4/2021) malam.

Mantan Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Sumut itu menyatakan, larangan mudik saat Lebaran sudah disampaikan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di masa pandemi Covid-19.

“Bagi ASN bila ketahuan, ada sanksi yang membayangi mereka. Pemberlakuan kami buat sama, yang coba-coba yang nekat mudik, ya uda terima risiko sanksinya nanti. Karena tidak ada toleransi, kami proses,” ujarnya.

BACA JUGA

Baca Juga:

Kegiatan Pramuka Susur Sungai Ciamis Memakan Korban

Kepala BPBD Ciamis: Sebelas Siswa Meninggal Dunia

Korban TWK KPK RI Dirikan Partai Politik

Rasamala aritonang: Namanya Partai Serikat Pembebasan

Polisi “SmackDown” Demonstran

Kapolres Tangerang: Masih Bisa Jalan

Dikatakan, larangan bagi ASN termasuk juga buat jajaran Polres Siantar tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2021.

“Ini mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik bagi aparatur sipil negara dalam masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung,” kata Boy.

Surat itu lanjut Boy, diteken Menpan RB Tjahjo Kumolo pada Rabu 7 April 2021, ada kewenangan yang diberikan kepada instansi atau lembaga terkait untuk membuat peraturan teknis agar bisa mencegah para ASN mudik. Peraturan teknis, termasuk sanksi bila melanggar.

Seharusnya Anda Tau

Baitul Muslimin Indonesia Sampaikan Belasungkawa

Minta Pihak Kepolisian Usut Tuntas

Pembunuh Owen Bukan Orang Gila?

Pelaku Mengantongi Uang Jutaan Rupiah Dan Membunuh Karena Dendam

Bang Hefri Belajarlah Dari Anies Baswedan

Gubernur Sumatera Utara Minta Walikota Pematang Siantar Jalankan Putusan Mahkamah Agung

“Sanksinya sama, sanksi ringan, sedang dan berat. Hukuman ringan berupa teguran lisan dan tertulis. Hukuman sedang bisa berupa menunda kenaikan gaji berkala,” tutupnya. (Yud)

Top Radio Banner
Comments
Loading...

Situs ini menggunakan kuki untuk memberikan pengalaman terbaik bagi anda dalam menggunakan layanan kami. Kami memegang komitmen untuk melindungi privasi anda dan menjadikan keamanan data menjadi prioritas kami SetujuBaca Lagi