Walikota Pematangsiantar yang baru dari kacamata pengamat ekonomi dan pegiat LSM
Pematangsiantar|Simantab – Belum juga menginjakkan kaki di Pematangsiantar pasca pelantikan, harapan peningkatan ekonomi sudah diletakkan di pundak Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi. Dia diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di Pematangsiantar.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Simalungun, Darwin Damanik, mengapresiasi berbagai inisiatif Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal selama ini.
Dari kacamatanya, dia melihat program yang telah dilakukan seperti digitalisasi UMKM, pengembangan kapasitas kepemimpinan, penyelenggaraan festival UMKM, hingga pengembangan UMKM pasca-pandemi, memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
Agar program ini semakin bermanfaat, menurut dia, perlu keberlanjutan dan peningkatan.
“Sejauh ini cukup baik dalam mendukung dan memberdayakan UMKM lokal. Sayangnya, kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemko,” ujarnya kepada Simantab, Jumat (21/2/2025).
Di luar UMKM lokal, Pemko Pematangsiantar perlu melirik sektor investasi, khususnya di bidang infrastruktur kesehatan, pendidikan, pariwisata, serta pemanfaatan anggaran pembangunan.
Ia meyakini, langkah ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kota Pematangsiantar, yang pada akhirnya membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Selain itu, menurut Darwin, Pemko Pematangsintar di bawah kendali Wesly Silalahi harus berkolaborasi dengan komunitas, akademisi, dan pelaku usaha. Semua dijalankan untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Siantar.
Dari kacamata berbeda, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Untuk Transparansi Anggaran (FUTRA) Siantar-Simalungun, Oktavianus Rumahorbo berharap ada transparansi anggaran. Melibatakan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Pematangsiantar.
Selama ini, dari kacamatanya, rendahnya transparansi anggaran dan kebijakan pemerintah. Bahkan, terkesan tertutup terhadapa masyarakat. Bahkan, melalui 30 anggota DPRD di Pematangsiantar, tetap belum terwakili dengan baik.
“Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus membuka ruang yang luas untuk menampung aspirasi masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan kebutuhan nyata warga Siantar,” ujarnya.
Agar program di Pemko Pematangsiantar bisa benar-benar bermanfaat, perlu penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kebutuhan ril masyarakat.
Senada dengan Darwin Damanaik, Oktavianus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak-pihak yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah harus aktif mengundang pihak-pihak yang memiliki gagasan, ide, dan masukan konstruktif untuk membangun Siantar dengan lebih baik,” tegas Oktavianus.(putra purba)
