Kantor Berita Simantab
Pusat informasi dan berita politik, ekonomi, hukum, budaya dari kabupaten karo, pakpak, dairi, toba, melayu, simalungun dan budaya jawa.

Menghina Presiden di Medsos Dijerat 4,5 Tahun, PSI Bilang Begini 

Tsamara Amany Alatas.

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyesalkan dan menolak masuknya delik penghinaan presiden dan DPR dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

“Pasal penghinaan presiden dan DPR dalam RUU-KUHP mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany,  dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

PSI tak melihat relevansi pasal-pasal semacam itu diterapkan di era demokrasi saat ini. Indonesia akan mundur puluhan tahun jika menerapkannya.

“Kalau dalam konteks pasal penghinaan presiden, Pak Jokowi dari dulu biasa difitnah, tapi beliau selalu menjawab dengan kerja. Kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara. Itu pula yang seharusnya dilakukan DPR. Kalau ada yang mengkritik DPR, tunjukkan dengan perbaikan kinerja,” lanjut mahasiswa S2 New York University tersebut.

BACA JUGA

Baca Juga:

Bupati Batubara IR. H. Zahir M.AP Raih Penghargaan Manggala Karya Kencana

Satu Satunya Bupati Dari Sumatera Utara Yang Meraih Penghargaan

Kapolri Ingatkan Kapolda, Kapolres Hingga Kapolsek: Jadilah Teladan Bagi Anggota

Penurunan Citra Kepolisian Karena Perilaku Anggota Kepolisian

Kemendikbudristek Selenggarakan Festival Musik Tradisional Indonesia Di Danau Toba

Nadiem Makarim: Tingkat Keindahan Budaya Danau Toba Sama Dengan Keindahan Alamnya

Lebih jauh, kata Tsamara, sebaiknya DPR mengkaji ulang dan menghapus pasal-pasal ini dari RUU KUHP.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam draft RUU KUHP terbaru. 

Penghinaan terhadap presiden dan wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara.

Sementara itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.()

Top Radio Banner
Comments
Loading...

Situs ini menggunakan kuki untuk memberikan pengalaman terbaik bagi anda dalam menggunakan layanan kami. Kami memegang komitmen untuk melindungi privasi anda dan menjadikan keamanan data menjadi prioritas kami SetujuBaca Lagi