Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyesalkan dan menolak masuknya delik penghinaan presiden dan DPR dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). “Pasal penghinaan presiden dan DPR dalam RUU-KUHP mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Selasa…
Breaking News
Sejarah 13 Negara di Banned Pada Olimpiade
Junimart Girsang Menunggu Rekomendasi PDIP untuk Pilkada Dairi
Kebakaran Hutan Terjadi di Perbukitan Tao Silalahi, Sumatera Utara
Jokowi Jelaskan Alasan Pemberian Konsesi Tambang kepada Ormas Keagamaan
Sosok Inisial T: Pengendali Judi Online yang Menggemparkan