Kebijakan kenaikan PBB akhirnya dibatalkan setelah mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, serta protes dari masyarakat.
Jawa Tengah|Simantab – Bupati Pati, Sudewo, memastikan akan mengembalikan kelebihan uang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah terlanjur dibayar masyarakat saat tarif pajak sempat dinaikkan hingga 250 persen.
Kebijakan kenaikan PBB yang diumumkan pada Mei 2025 itu memicu protes warga dan rencana unjuk rasa besar pada 13 Agustus 2025. Namun, Sudewo menegaskan bahwa tarif PBB tahun ini sama seperti 2024 karena kebijakan tersebut telah dibatalkan.
“Bagi yang sudah telanjur membayar, uang sisanya akan dikembalikan. Teknisnya akan diatur oleh BPKAD dan kepala desa,” ujar Bupati Pati Sudewo, Jumat (8/8).
Ia juga mempertanyakan kelanjutan rencana unjuk rasa warga, mengingat alasan utama protes—yakni kenaikan tarif PBB—sudah dibatalkan.
“Kalau PBB sudah dibatalkan, tidak jadi naik, yang akan dituntut mereka apa?” katanya.
Pernyataan yang Memicu Reaksi Warga
Sebelumnya, rencana demo 13 Agustus dipicu oleh pernyataan Sudewo yang dinilai menantang masyarakat.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan. Saya tidak akan gentar. Keputusan tidak akan diubah,” ujarnya kala itu.
Pernyataan tersebut memicu gelombang reaksi warga, yang bahkan mengirim sumbangan logistik seperti air mineral dan mi instan untuk peserta aksi.
Setelah pernyataan itu viral, Sudewo mengklarifikasi dan meminta maaf. Ia menegaskan tidak bermaksud menantang rakyat, melainkan memastikan unjuk rasa berjalan tertib dan murni menyampaikan aspirasi.
Kebijakan kenaikan PBB akhirnya dibatalkan setelah mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, serta protes dari masyarakat.
Dampak Pembatalan Pajak
Sudewo mengakui ada sejumlah proyek daerah yang harus dibatalkan akibat pembatalan kenaikan PBB. Di antaranya, perbaikan fasilitas RSUD Soewondo, perbaikan sejumlah ruas jalan, dan renovasi alun-alun Kabupaten Pati.
“Ada konsekuensi. Beberapa infrastruktur jalan dan perbaikan RSUD yang plafonnya rusak batal dilaksanakan,” jelasnya.
Meski begitu, ia menegaskan akan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga Pati.
“Ini murni demi menciptakan situasi kondusif. Tidak ada perubahan sikap bagi saya. Pembangunan akan dimaksimalkan sesuai kemampuan daerah. Kita harus kompak demi Kabupaten Pati yang kita cintai,” pungkas Sudewo.(*)
