Kebijakan penempatan dana Rp200 triliun di bank BUMN diharapkan mampu memperkuat akses permodalan UMKM di Kota Pematangsiantar. Namun, para pelaku usaha menilai keberhasilannya tergantung pada kemudahan kredit dan keberanian bank menyentuh sektor kecil.
Pematangsiantar|Simantab – Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan besar dengan menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank pelat merah. Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas perbankan agar penyaluran kredit semakin lancar dan mampu menggerakkan sektor riil di tengah perlambatan ekonomi nasional.
Di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, kebijakan ini disambut antusias oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Mereka berharap kebijakan itu tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar membuka akses permodalan bagi usaha kecil yang masih berjuang bangkit pascapandemi.
Pemilik kilang padi PT Sinar Marubun Jaya, Chandra Surya, menilai kebijakan tersebut bisa menjadi titik balik bagi pelaku usaha kecil di daerah.
“Kalau bank di Siantar lebih mudah memberi pinjaman ke UMKM atau petani, kami bisa berkembang tanpa perlu pinjam ke rentenir,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, masih banyak pelaku usaha mikro dan petani kesulitan mengakses kredit resmi. Akibatnya, mereka terpaksa meminjam dari lembaga informal dengan bunga tinggi.
“Kalau lewat bank, jelas bunganya dan aturannya. UMKM bisa tumbuh tanpa takut jebakan bunga mencekik,” tambahnya.
Sementara itu, pemilik usaha kuliner Maha Asyik, Ruwanda Lesmana, menilai dana Rp200 triliun bukan sekadar soal modal, melainkan soal keberlanjutan hidup usaha kecil di tengah persaingan bisnis makanan dan minuman yang kian ketat.
“Hampir setiap minggu ada kafe baru buka di Siantar, tapi banyak juga yang tutup. Permasalahannya bukan ide, tapi ketahanan modal dan kemampuan beradaptasi,” ujarnya.
Ruwanda menilai kredit berbunga ringan menjadi penentu hidup-mati usaha kecil.
“Kalau kredit bank bisa diakses lebih mudah, kami bisa memperpanjang napas usaha (memperbaiki alat, renovasi tempat, atau menambah stok bahan baku),” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan dan edukasi keuangan bagi UMKM.
“Banyak pelaku kuliner bagus dari segi produk, tapi lemah di manajemen. Kalau bank dan pemerintah bantu edukasi bisnis, banyak usaha bisa naik kelas,” tambahnya.
Dari sisi perbankan, General Banker Manager Bank Mandiri Cabang Pematangsiantar, Natanael Siagian, menegaskan pihaknya berkomitmen mempercepat penyaluran kredit produktif, terutama ke sektor UMKM.
“Kami memperkuat pembiayaan sektor riil dengan prinsip kehati-hatian agar kredit benar-benar produktif,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Secara nasional, hingga akhir September 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan 63 persen dari total dana pemerintah sebesar Rp55 triliun atau sekitar Rp34,5 triliun. Natanael menyebut tambahan likuiditas ini menjadi katalis penting dalam memperluas pembiayaan bagi sektor padat karya dan UMKM.
“Dengan tambahan dana pemerintah, kapasitas pembiayaan kami semakin solid untuk mengakselerasi sektor prioritas,” jelasnya.
Namun, pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, menilai efektivitas kebijakan itu bergantung pada sejauh mana dana benar-benar mengalir ke pelaku usaha kecil.
“Penempatan dana di bank BUMN baru tahap awal. Tantangannya memastikan dana itu tidak berhenti di sektor keuangan. Bank harus berani menyalurkan kredit ke sektor kecil yang dianggap berisiko,” katanya, Rabu (8/10/2025).
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat skema penjaminan risiko dan subsidi bunga agar bank tidak ragu menyalurkan kredit kepada UMKM yang belum sepenuhnya bankable.
“Dana besar sering tersangkut di atas, padahal daya serap ekonomi rakyat ada di sektor kecil,” ujarnya.
Menurut Wahyu, keberhasilan kebijakan ini akan terlihat jika perbankan mampu menembus lapisan bawah perekonomian daerah seperti Pematangsiantar.
“Dana Rp200 triliun bisa jadi momentum, tapi hanya berarti bila benar-benar menyentuh pelaku usaha rakyat,” tegasnya.(Putra Purba)
