Jakarta – Wacana soal masa jabatan presiden di Indonesia terus bergulir. Sejumlah kalangan menyuarakan masa jabatan tiga periode, diduga untuk mengusung kembali Jokowi dalam Pilpres 2024.
Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon, melihat situasi tersebut kemudian memberikan respons dengan mengunggah pandangannya di media sosial, yang juga merupakan sikap partainya selama ini soal masa jabatan presiden.
Dilihat di akun Twitter, Minggu (20/6/2021), Jansen menegaskan, untuk tidak terus berkepanjangan, di luar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang punya hak suara mengubah konstitusi soal masa jabatan presiden adalah partai-partai yang memiliki fraksi di MPR.
“Nyatakan saja sekarang sikapnya. Agar para penumpang gelap yang tak punya hak suara ini diam, selesai urusan. Kami Demokrat menolak ini,” tukasnya.
BACA JUGA
- Survei SMRC: 74,7 Persen Publik Ingin Presiden Bertanggungjawab pada Rakyat
- Menghina Presiden di Medsos Dijerat 4,5 Tahun, PSI Bilang Begini
Wasekjen DPP Partai Demokrat itu mengatakan, masa jabatan presiden dua periode adalah hasil koreksi bersama atas masa lalu dimana para perumusnya juga rata-rata masih hidup.
Bahkan jika ditelusuri sejarah pembahasan dan perubahan Pasal 7 UUD 45 ini, tidak ada satupun fraksi ketika itu menolak, semua sepakat termasuk fraksi TNI/Polri.
“Sudah terbukti di banyak praktik, termasuk di Indonesia sehingga konstitusi dikoreksi, semakin lama orang berkuasa akan semakin sewenang-wenang dan tak ada kata puas. Itu maka pengawasan paling efektif bukan chek and balances dll, namun dengan membatasi masa jabatan itu sendiri,” tukasnya.
Jansen menegaskan, tidak ada urgensinya sama sekali (membahas masa jabatan presiden,red) selain motif kekuasaan semata, niatan ingin mengutak-atik konstitusi apalagi di masa covid ini termasuk bagi yang menyuarakannya.
“Lebih baik dukung pemerintah yang sekarang selesaikan masa jabatannya dengan husnul khotimah, turun terhormat madeg pandito ratu,” pungkas dia.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan partainya menolak gagasan masa jabatan presiden tiga periode.
“Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode ini jelas jauh dari sikap dan pandangan politik PDIP,” katanya dalam survei SMRC, Minggu (20/6/2021) di Jakarta.
Bahkan Presiden Jokowi sendiri, kata dia, tidak pernah berpikir untuk menjadi presiden tiga periode. ()
