Oleh: Ichwan Azhari
Menurut saya berbagai kritikan atas beredarnya buku Kamus Sejarah Indonesia wajar karena buku ini memiliki dua kelemahan, pertama teknis, kedua substansi.
Penggunaan kata “Kamus” untuk” Sejarah Indonesia” sudah memperlihatkan ini buku sejarah yang relatif bersifat dangkal dari segi penguraian, tapi luas dari segi entri yang harus dimasukkan.
Bahkan “Kamus” lebih dangkal dan singkat dibanding “Ensiklopedia Sejarah”. Kamus harus menjangkau sangat banyak tokoh, organisasi atau tema-tema lain yang dibahas.
Oleh karena itu jika ada beberapa tokoh yang dianggap penting tidak masuk maka ini merupakan kelemahan penggunaan kata “Kamus” dalam sejarah Indonesia.
Itu jadinya bukan kamus, tidak bisa menggunakan istilah kamus jika tidak berorientasi ke arah kelengkapan dan keluasannya.
Karena sifatnya yang mengejar kuantitatif tokoh, peristiwa, organisasi dan kelembagaan lain termasuk pers, maka kamus bukan kamus kalau dia hanya menguraikan yang dari segi jumlah sangat terbatas. Tidak aneh jika kemudian kamus menjadi tebal, atau menjadi beberapa jilid.
Dari segi teknis, buku produk 2017 yang mungkin bersifat buku proyek dengan anggaran terbatas, harusnya masih bersifat draf yang harusnya diseminarkan, dikritik baik internal maupun eksternal, barulah bisa diterbitkan. Kelemahan teknis itu sebenarnya bisa diperbaiki lebih dulu, dan itu tidak lantas dituduh sebagai kesengajaan.
Misalnya saya lihat ada organisasi Muhammadiyah dan NU, tapi Al Washliyah organisasi tua terbesar ke tiga di Indonesia yang berbasis di Sumatera Utara, tidak masuk.
Kasus hilangnya nama KH Hasyim Asyari saya kira tidak nampak kesengajaan, karena namanya ada saat membahas organisasi NU di halaman 158 buku Kamus Sejarah Indonesia ini. Juga di-cover foto ulama ini ada ditampilkan. Jadi ini masuk dimasalah teknis.
Mengingat pihak Kemendikbud sudah menyadari keteledoran ini, menarik buku dan akan menerbitkan edisi revisi, saya kira masalah teknis ini sudah bisa diselesaikan. Tidak perlu menjadi bola liar ke sana sini.
BACA JUGA
Kamus Sejarah Tiadakan Tokoh NU? Nadiem Makarim Ungkap Faktanya
Peringatan Hari Kartini Itu Ciptaan Belanda
Kedua hal substansi, menggunakan kata “Kamus Sejarah Indonesia” pada periode pembentukan bangsa, tentu ini tema yang luas dan sensitif. Terutama di saat seperti sekarang, di mana sejarah bisa dijadikan panggung politik untuk menyerang pihak lain.
Jadi faktor-faktor keseimbangan dinamika politik yang merepresentasikan tokoh-tokoh sejarah yang akan diangkat, perlu dipertimbangkan.
Juga dari segi kewilayahan, luasnya Indonesia tidak bisa direduksi hanya dominan di Jawa dan mengabaikan peristiwa, tokoh di tempat lain. Ada pulau-pulau lain yang memiliki dinamika, tokoh, organisasi dan pergerakan yang khas dan berkontribusi pada pembentukan bangsa.
Misalnya saya lihat ada organisasi Muhammadiyah dan NU, tapi Al Washliyah organisasi tua terbesar ke tiga di Indonesia yang berbasis di Sumatera Utara, tidak masuk.
Juga ada organisasi ataupun tokoh dari kalangan di luar Islam yang berkontribusi pada proses pembentukan bangsa yang belum masuk dalam buku ini.
Misalnya peran HKB (Hatopan Kristen Batak) dengan tokoh pentingnya seperti Tuan MH Manullang yang dijuluki Lance Castle sebagai Bung Karno kecil tidak ada masuk.
Peristiwa Perang 10 November masuk tapi peristiwa pernah Medan Area tidak masuk. Juga di bidang pers dimasukkan koran Medan Priyayi di Jawa, sementara koran yang menuntut kemerdekaan seperti koran Benih Merdeka Medan (1916) tidak masuk.
Oleh karenanya kita tunggu seperti apa koreksi yang akan dilakukan Kemendikbud atas buku Kamus Sejarah Indonesia yang kontroversial ini.
Apakah koreksi akan menghasilkan kontroversi baru atau mampu menampung berbagai dinamika dan keragaman sejarah Indonesia di wilayah yang begitu luas dan majemuk.
Mengingat Dirjen Kebudayaan saat ini adalah seorang doktor sejarah yang faham benar dinamika sejarah bangsa, maka koreksi yang akan dilakukan atas buku ini sangat ditunggu khalayak dan saya yakini akan dapat meredakan gejolak kesejarahan sekarang ini.**
Ichwan Azhari adalah sejarahwan, dosen, dan kepala Pusat Studi Humaniora LPPM Universitas Negeri Medan.
Berita Terkait
