Selain program 3 juta rumah, Kota Pematangsiantar juga menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat dan provinsi.
Pematangsiantar|Simantab – Dalam upaya mendukung program nasional 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, Kota Pematangsiantar turut serta dalam pendataan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.
Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mengentaskan kemiskinan di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
Selain program 3 juta rumah, Kota Pematangsiantar juga menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat dan provinsi.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap mengatakan, nantinya ada 50 bantuan bedah rumah yang difokuskan di Kelurahan Simarito dan Bantan, serta 1 unit di Kelurahan Bane pada tahun 2025.
“Kami menerima bantuan bedah rumah untuk 50 unit di Simarito dan Bantan dari provinsi, dan 1 unit di Bane dari pemerintah pusat. Sudah kami ajukan ini dan sudah masuk dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Pak Prabowo Subianto,” ungkap Dedi saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).
Ia menuturkan, Kelurahan Bane saat ini tercatat sebagai kawasan kumuh terbesar di Kota Pematangsiantar dengan luas 27 hektare.
Lanjutnya, pemerintah provinsi akan memprioritaskan penataan kawasan kumuh, terutama di wilayah Simarito dan Bantan yang memiliki kondisi jalan tanah, drainase buruk, serta sanitasi tidak memadai.
“Total luas kawasan kumuh di kedua wilayah ini mencapai 2,8 hektare dengan 100 kepala keluarga. Kondisi ini sangat memprihatinkan, sehingga menjadi prioritas utama,” tambah Dedi.
Ia menjelaskan, penanganan kawasan kumuh di Kota Pematangsiantar mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana permukiman kumuh di bawah 10 hektare menjadi tanggung jawab pemerintah kota, sedangkan yang lebih luas menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pematangsiantar telah mengusulkan data penduduk untuk program ini, dengan fokus pada kawasan perkotaan yang memiliki rumah tidak layak huni dan dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan PKP Pematangsiantar, Eva Imelda Sihombing. Dia mengatakan, pihaknya telah memasukkan data dari Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Utara.
“Kuota program ini ditentukan oleh Kementerian PKP. Kami sudah mengusulkan data dari kawasan perkotaan padat penduduk dengan rumah tidak layak huni serta MBR,” ujar Eva, Kamis (13/2/2025).
Program ini diharapkan dapat segera terlaksana di Kota Pematangsiantar sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
Eva menambahkan, dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, Kota Pematangsiantar berharap program ini dapat segera terwujud sehingga memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
“Ini juga merupakan langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Pematangsiantar.” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam rangka merealisasikan program 3 juta rumah per tahun, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun peta jalan program tersebut. Hasil pemetaan akan dipaparkan di hadapan DPR RI sebagai langkah awal perencanaan strategis program ini.(putra purba)
