MA menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Jakarta|Simantab — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, dalam perkara korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Hukuman penjara Setnov dikurangi dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan.
Putusan PK tersebut tertuang dalam perkara Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 yang diputus pada Rabu, 4 Juni 2025. Majelis hakim diketuai oleh Surya Jaya, dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono. Adapun Wendy Pratama Putra bertindak sebagai panitera pengganti.
“Amar putusan: KABUL,” demikian bunyi keterangan resmi MA sebagaimana tercantum dalam laman Kepaniteraan MA yang diakses pada Rabu (02/07/2025).
MA menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Setya Novanto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta, dikompensasi Rp5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sisa uang pengganti sebesar Rp49.052.289.803,00 harus dibayar, dengan ketentuan subsider 2 tahun penjara,” demikian isi putusan tersebut.
MA juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Setnov, yakni larangan menduduki jabatan publik selama 2 tahun 6 bulan setelah menyelesaikan masa hukumannya.
Proses PK ini memakan waktu cukup panjang. Perkara didaftarkan sejak 6 Januari 2020, dan baru diputus setelah 1.956 hari.
Hingga berita ini diturunkan, pengacara Setnov, Maqdir Ismail, belum memberikan tanggapan atas putusan MA tersebut.
Sebagai informasi, pada 2018 lalu, Setnov divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti merugikan keuangan negara melalui proyek e-KTP. Ia juga dijatuhi denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan serta pidana tambahan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah masa hukumannya berakhir.(*)
