Kantor Berita Simantab
Alamat: De Braga Lt. 3 Jl. Ahmad Yani No. 48 Timbang Galung Siantar Barat Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Indonesia
simantab.corp@gmail.com
Samosir – Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang meminta agar proyek nasional di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, khususnya di Kabupaten Samosir tidak sampai merugikan masyarakat.
Dia menyebut, pihaknya mendukung segala proyek pembangunan di Kabupaten Samosir. Namun muncul persoalan sebagai dampak pembangunan, seperti pembebasan lahan.
Martua pun mengingatkan agar persoalan dimaksud dicarikan solusi dan tidak sampai merugikan masyarakat.
“Isu yang paling menonjol dalam pembangunan proyek nasional di Samosir saat ini adalah masalah pembebasan lahan. Hal ini harus benar-benar disiasati dengan baik sehingga tidak merugikan pihak manapun,” kata Martua dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Isu di DPSP Danau Toba bersama Kementerian Maritim dan Investasi di aula Kantor Bupati Samosir di Pangururan, Selasa (4/5/2021).
“Segala isu yang ada terkait pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan cara pendekatan persuasif tanpa harus melalui jalur hukum”
Baca Juga:
Pasar Ikan Tanjung Tiram Diresmikan Sebagai Pasar Tertib Ukur
Alat Ukur Berstandart Nasional Untuk Nelayan Akan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Kepada Nelayan Batu Bara
Bupati Batubara IR. H. Zahir M.AP Raih Penghargaan Manggala Karya Kencana
Satu Satunya Bupati Dari Sumatera Utara Yang Meraih Penghargaan
Martua kemudian meminta kepada pihak Kementerian Perhubungan agar di setiap pelabuhan yang akan dibangun, dibuat sarana dan prasarana tempat pemasaran souvenir khas Samosir, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon menyampaikan, atas nama DPRD pihaknya mendukung berjalannya pembangunan KSPN dengan baik dan lancar sesuai dengan UU yang berlaku tanpa merugikan masyarakat yang terdampak pembebasan lahan.
“Segala isu yang ada terkait pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan cara pendekatan persuasif tanpa harus melalui jalur hukum,” kata Nasib.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Koordinator Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif, Tim Kemenhub, Kemen PUPR, Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang, Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon, Sekdakab Samosir Jabiat Sagala, BBPJN Sumatera Utara, BWS Sumatera II, Kejari Samosir, dan para pimpinan OPD setempat.
Rakor dipandu Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marinves Kosmas Harefa dengan agenda pembahasan, percepatan dan penyelesaian isu strategis di DPSP Danau Toba khususnya Kabupaten Samosir.
Antara lain proyek pembangunan Huta Siallagan, Pelabuhan Onan Runggu, Pelabuhan Sipinggan, pembangunan jembatan dan alur Tano Ponggol, Huta Raja Desa Lumban Suhi Suhi, Pelabuhan Simanindo dan Pelabuhan Ambarita.(Hat)
BACA JUGA
- Pejabat Samosir Teken Kontrak Kinerja di Hadapan Bupati
- Aksi Pecat PDIP, 6 Anggota DPRD Samosir Terancam PAW
