Kantor Berita Simantab
Pusat informasi dan berita politik, ekonomi, hukum, budaya dari kabupaten karo, pakpak, dairi, toba, melayu, simalungun dan budaya jawa.

Maruarar Sirait Disebut Layak jadi Menteri Investasi, Ini Alasannya

Jakarta – Reshuffle Kabinet II periode kedua Presiden Jokowi sudah ramai jadi topik perbincangan. Sejumlah nama muncul ke permukaan untuk dua pos kementerian baru. Salah satu nama dimaksud adalah Maruarar Sirait. Dia layak diberi pos Kementerian Investasi.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow mengungkapkan hal itu dalam keterangan tertulis diterima Simantab.com, Selasa (20/4/2021).

Menurut Jeirry, banyak nama sudah muncul dan dimunculkan di permukaan. Tentu semua itu disampaikan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan masing-masing. Namun, keputusan tetap di tangan presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Dia berharap, dinamika ini tak makin membuat pusing Presiden Jokowi dan lalu gagal fokus untuk tujuan yang lebih substansial. 

Saya kira cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden Jokowi memilih yang bersangkutan

Baca Juga:

Polisi “SmackDown” Demonstran

Kapolres Tangerang: Masih Bisa Jalan

Tentara Langit Syarifin Bangun Dipenjara Kedua Kalinya Dalam 1 Tahun

Polres Karo Abaikan SK 3 Menteri tentang UU ITE

Dewan Pers Verifikasi Faktual Efarina Televisi

Hendry CH Bangun: Perusahaan Pers Harus Bekerja Berdasarkan Undang Undang Pers

“Semoga Presiden Jokowi tak terpengaruh kuat oleh kepentingan politik yang mungkin tersembunyi di balik banyak usulan nama itu. Tetap fokus pada upaya memperkuat kabinet dengan orang yang tepat agar bisa kerja efektif dan cepat bagi pencapaian visi dan misi presiden. Tetap menggunakan kriteria yang rasional dan objektif agar mampu memilih orang yang baik dan tepat,” katanya.

Berbicara soal apa saja yang mempengaruhi reshuffle kali ini, kata Jeirry, paling tidak ada empat hal yang penting disebutkan.

Pertama, soal yang sifatnya administrasi demi percepatan pencapaian visi misi Pemerintahan Jokowi, yaitu penggabungan Kementerian Ristek dan Pendidikan dan penambahan kementerian baru, Kementerian Investasi. 

Ini tentu berdasarkan kebutuhan akibat adanya UU Cipta Kerja. Untuk dua kementerian baru ini, banyak nama sudah disebut. Baginya, penggabungan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan membuat posisi Nadiem Makarim menjadi rawan diganti. 

Hal ini wajar saja mengingat kompetensi Nadiem Makarim untuk riset tak kuat. Nama seperti Prof Jimly Asshiddiqie saya anggap layak duduk di posisi itu. 

“Untuk Kementerian Investasi, orang seperti Maruarar Sirait saya kira layak dipertimbangkan menduduki posisi itu,” katanya. 

Maruarar kata dia, memenuhi kriteria untuk itu. Latar belakang pengusaha, track record politik yang relatif bersih, pengalaman di DPR selama dua periode, serta jaringan bisnis yang dimiliki, merupakan politisi dari parpol besar pendukung Presiden Jokowi.

BACA JUGA

Punya Dokumen Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Menteri Ida Fauziyah: Tak Boleh Ada Diskriminasi Gender di Tempat Kerja

“Saya kira cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden Jokowi memilih yang bersangkutan,” ujarnya. 

Tentu nama lain ujar Jeirry, bisa saja dimunculkan. Misalnya, Basuki Tjahaja Purnama, Sandiaga Uno atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dia mengingatkan, soal siapa yang dipilih sangat tergantung kecocokan yang bersangkutan dengan Presiden Jokowi. 

“Kita tunggu saja,” ungkapnya.

Dia juga menyarankan, agar momentum ini presiden mengevaluasi kinerja para menteri hingga menggantinya. 

Diperkirakan reshuffle akan menyasar para menteri yang di kementeriannya sedang bermasalah dan yang berkinerja kurang memuaskan. Termasuk para menteri yang tak setia menjalankan perintah Presiden. 

Ini juga berdasarkan pengalaman reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi sejak periode pertama. Karena itu, pergantian menteri tak hanya akan terjadi pada dua kementerian. 

“Beberapa kementerian yang bisa masuk kategori layak untuk dievaluasi dan diganti adalah Kementerian Desa dengan kasus jual beli jabatan, Kementerian Perdagangan dalam kasus impor beras dan impor lainnya, Kepala KSP dalam kasus Partai Demokrat,” terangnya.()

Top Radio Banner
Comments
Loading...

Situs ini menggunakan kuki untuk memberikan pengalaman terbaik bagi anda dalam menggunakan layanan kami. Kami memegang komitmen untuk melindungi privasi anda dan menjadikan keamanan data menjadi prioritas kami SetujuBaca Lagi