Tiktok Shop resmi ditutup. Penutupan Tiktok Shop menyusul dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 31 tahun 2023 oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Permendag ini mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Akibat dari pemisahan perizinan antara sosial media dan e-commerce. Hal ini disampaikan oleh Luhut B Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi kepada awak media usai acara HUT ke-76 dirinya di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/9/2023).
“Kita (pemerintah) tidak pernah melarang TikTok loh,” kata Luhut.
“Jadi yang kita larang adalah jangan dicampuradukkan perdagangan dengan sosial media,” imbuhnya.
Di kesempatan yang berbeda Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan menyatakan Jadi (TikTok) sebagai media sosial boleh tidak ada masalah, yang tidak boleh social commerce, dia harus izin sendiri. Bukan tidak boleh, tapi harus izin,” ujar Mendag di Pasar Tanah Abang, Kamis (28/9/2023.
Tiktok Patuhi Aturan Pemerintah
Pasca diundangkannya Permendag Nomor 31 tahun 2023 dan setelah menerima teguran dari pemerintah, pihak tiktok Indonesia menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dan mematuhi regulasi yang ada di Indonesia.
Prioritas utama kami adalah untuk menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” tulis TikTok dalam rilis resminya pada Selasa (3/10/2023).
“Dengan demikian, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia, efektif per tanggal 4 Oktober, pukul 17.00 WIB,” tutup keterangan tersebut.
Dan Tiktok Indonesia akan segera mengambil langkah langkah koordinasi dengan pemerintah karena penutupan tiktok shop ini memberikan implikasi kepada 6 juta penjual di tiktok shop dan 7 juta tiktok affiator yang mendapatkan penghasilan dari tiktok.
Tiktok Shop Dilarang atau Diregulasi?
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.
Pelaku Usaha terdiri atas Pelaku Usaha Dalam negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri. Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang PMSE tidak dipungut biaya. Peraturan Menteri Perdagangan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal 26 September 2023.
Permendag ini dikeluarkan untuk memberi perlindungan kepada usaha menengah kecil dan mikro. Para pedagang sebelumnya memprotes ekspansi tiktok menjadi aplikasi jual beli.
Para pedagang mengeluhkan kehadiran barang barang murah dari negara tetangga dan mengalahkan pelaku UMKM. Para pelaku UMKM merasa sulit untuk mampu bersaing.
Nailul Huda salah satu ekonom di Indef ketika diwawancarai oleh Metro tv mendorong pemerintah untuk meregulasi agar aturan yang diterapkan di social commerce setara dengan aturan yang diterapkan di e-commerce.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap barang-barang impor yang dijual oleh penjual lokal di platform e commerce dan tidak terdeteksi oleh negara.
Nailul mengestimasi bahwa sekitar 90 persen barang yang dijual adalah barang buatan luar negeri yang dijual dengan standar lokal. Hal ini dapat menggerus pendapatan dari produsen UMKM lokal.
Ia menyebut barang impor tersebut dikenakan biaya administrasi yang lebih tinggi atau tidak mendapatkan cashback, diskon dan promo yang biasanya diberikan kepada barang buatan dalam negeri.
Nailul juga menyoroti tentang tidak adanya aturan atau regulasi yang ditetapkan pemerintah yang memproteksi masuknya produk produk luar dan diperdagangkan di Indonesia.
