Jakarta – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut peristiwa tewasnya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya setelah kontak tembak dengan KKB di Kabupaten Puncak, Papua, pada Minggu (25/42021).
Hanya saja PGI mengingatkan panglima dan kapolri melakukannya atas dasar penegakan hukum dan HAM, dan bukan karena faktor dendam.
“Meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri agar kasus pembunuhan terhadap Kabinda Papua segera diusut tuntas dalam rangka penegakan HAM, bukan karena pembalasan dendam,” demikian PGI dalam siaran pers yang disampaikan humasnya Philip Situmorang, Selasa (27/4/2021).
PGI juga meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengawasi upaya penegakan hukum dengan memastikan agar warga sipil tak bersalah di wilayah tersebut terlindungi dengan baik.
Juga mengembangkan tata kelola kebijakan keamanan di Papua yang sungguh-sungguh humanis dan mengedepankan pendekatan budaya.
BACA JUGA
- Kepala BIN Papua Tewas Ditembak KKB, Jansen Sitindaon Teringat Abangnya
- Jokowi Jamin Pendidikan Anak-anak 53 Awak KRI Nanggala-402
PGI mengingatkan bahwa mengutamakan pendekatan keamanan yang represif akan meningkatkan teror, ketakutan, dan semakin menggali luka Papua yang telah lama menganga, sekaligus mempertebal ‘memoria passionis’ (ingatan-ingatan tentang penderitaan) bagi generasi Papua masa depan.
“PGI juga meminta Komnas HAM untuk meningkatkan pemantauan terhadap potensi pelanggaran HAM dalam kasus kekerasan yang terjadi di Beoga dan seluruh Papua,” kata Philip.
Disebutkan, masyarakat Papua berhak untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hidup yang dijamin oleh UU.
Mereka tak boleh dibiarkan mengungsi, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengelola sumber-sumber hidup yang Tuhan anugerahkan di tanah adat dan ulayat mereka.
“Jangan biarkan anak-anak Papua terputus hak bersekolah karena ikut mengungsi. Jangan korbankan pelayanan publik yang mengakibatkan masyarakat Papua kehilangan hak mereka untuk dilayani. Negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua untuk tinggal di atas tanah ulayat mereka,” tukasnya.
PGI kemudian mendorong Presiden Jokowi untuk sungguh-sungguh membuka ruang bagi berlangsungnya dialog Jakarta-Papua dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua.
PGI berpendapat bahwa inilah pilihan jalan yang bermartabat bagi penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dalam koridor kebangsaan Indonesia. ()
