IKLAN SAMPING SIMANTAB oleh Silverius Bangun
IKLAN SAMPING SIMANTAB oleh Silverius Bangun
Karo  

Puncak 2000 Menjadi Rebutan, Nande Nande Karo Gelar Demo

Simantab, Karo – Puncak 2000 menjadi rebutan antara masyarakat dan perusahaan. Perebutan lahan yang bisa saja menyebabkan konflik di Kabupaten Karo. 

Hal ini terjadi setelah PT. Bibit Unggul Karobiotik mulai mengelola tanah berdasarkan Hak Guna Usaha yang terbit sejak tahun 1997. Dan perusahaan tersebut mengklaim sudah memenangkan gugatan yang diajukan oleh masyarakat di PTUN.

Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh korporasi sering kali tumpang tindih dengan masyarakat desa yang mengelola tanah dengan turun temurun dan hanya menjadikan surat surat adat sebagai alas hak dan mungkin hanya berdasarkan surat dari kepala desa.

Saat ini desa – desa di kawasan puncak 2000 Kabupaten Karo resah karena lahan pertanian yang selama ini mereka usahai akan diambil oleh perusahaan yang selama ini tidak pernah mengelola lahan HGU yang diperolehnya.

Masyarakat karo saat ini membutuhka campur tangan dari pemerintah pusat dengan melakukan terobosan hukum bahwa lahan yang sudah demikian lama tidak dikelola oleh pemegang HGU dicabut dan diserahkan haknya kepada penggarapnya.

Pemerintah harus hadir dan berpihak kepada nande – nande yang memperjuangkan lahan pertaniannya. nande nande ini berjuang untuk sejengkal tanah yang diusahain untuk masa depan anak – anaknya.

Ini adalah gambaran kericuhan ketika nande – nande sedang berdemo di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Cabang Kaban Jahe.

Masyarakat yang melakukan demonstrasi ini didampingi oleh Bara JP Kabupaten Karo. Bara JP Kabupaten Karo dalam keterangannya menyatakan: BPN menerbitkan peta bidang tanah PT BUK pada bulan Desember 2020 yang kami duga dibuat secara diam-diam  dan yang telah memasukkan areal Wilayah Desa Sukamaju, Desa Lau Riman dan areal pertanian masyarakat Puncak 2000.

Kami minta BPN menunjukkan berita acara pengukuran, pengumuman pengukuran dan syarat lainnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dan Prosedur Serta Syarat-Syarat Pengukuran Bidang Tanah.
BPN Karo tidak bersedia memenuhinya, bahkan Kepala BPN Kabupaten Karo tidak mau menemui kami untuk memberikan penjelasan, Sehingga sempat terjadi kericuhan dan aksi dorong – dorongan karena nande – nande ini ngotot memperoleh penjelasan dari yang terkait.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.