Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyesalkan dan menolak masuknya delik penghinaan presiden dan DPR dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). “Pasal penghinaan presiden dan DPR dalam RUU-KUHP mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Selasa…
Breaking News
KPU Dairi Sosialisasi Tahapan PKPU Nomor 17
KPU Dairi Gelar Simulasi Pengamanan Pemilihan Umum Di Mapolres
Bobby Nasution: Pilih Anton-Benny, Bupati Simalungun – Gubsu – Presiden akan Sejalan
YDPK Berharap, Agar Bupati Terpilih Nantinya Akan Menyelamatkan Warga Nya Dari Tambang
YDPK Bentang Spanduk Raksasa Di Depan Kantor Bupati Dairi, Agar Pandai Memilih Pemimpin Yang Tidak Merusak lingkungan