Logo Partai PKB.
simantab.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan Muktamar yang direncanakan di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Ketua PBNU, Habib Umarsyah, khawatir acara tersebut memicu konflik sosial, terutama karena berbagai elemen masyarakat Bali menolak pelaksanaan Muktamar ini.
“Kami khawatir, jika acara ini tetap dilaksanakan, gesekan antar masyarakat akan terjadi,” ujar Umarsyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024). Penolakan datang dari kelompok seperti Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, dan Pemuda Bali.
Kelompok-kelompok tersebut menilai Muktamar PKB mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi Bali. Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah daerah dan kepolisian Bali mengambil tindakan tegas terhadap segala potensi gangguan yang dapat mengancam stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mereka menuntut jaminan stabilitas keamanan dan kedamaian masyarakat Bali.
Ketiga, meminta pembatalan dan pencabutan izin pelaksanaan Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center.
Melihat situasi ini, Umarsyah mendesak para elit PKB agar mendengar aspirasi masyarakat Bali dan membatalkan Muktamar di Pulau Dewata. Penyelenggaraan Muktamar VI PKB, yang direncanakan pada 24-25 Agustus 2024, memasuki agenda pemilihan ketua umum baru untuk lima tahun mendatang. Namun, rencana ini terjadi di tengah ketegangan antara PKB dan PBNU yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
PBNU menekankan pentingnya menjaga situasi damai di Bali, mengingat kekhawatiran atas dampak negatif yang mungkin timbul jika Muktamar tetap berlangsung di tengah penolakan masyarakat setempat.
PKB diharapkan mempertimbangkan ulang lokasi acara tersebut demi menghindari gesekan yang tidak diinginkan.
