Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan bekerjasama dengan Transmedia membuka layanan pelaporan SPT tahunan pajak di gedung Bank Mega (MBM), Kamis (16/3/2023). (CNBC Indonesia)
simantab.com – Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menutup kebocoran negara, terutama dari sisi pajak, karena potensi Rp300 triliun tidak diawasi dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Sampai Rp 300 triliun belum bayar, ini data yang pemerintah himpun. Pak Prabowo siap, kami sudah punya daftar 300 lebih,” ungkap Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, saat berdiskusi dengan pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Hashim tidak menyebut nama pengusaha nakal secara spesifik, tetapi memastikan mereka bukan bagian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Saya tidak lihat kawan-kawan Kadin dalam daftar itu. Tapi saya akan cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder, please pay up,” ujarnya.
Menurut Hashim, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak. “Kita tutup kebocoran-kebocoran tanpa menaikkan tarif pajak. Tarif pajak 22% sebaiknya turun menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong dalam waktu dekat,” jelasnya.
“Saya tegaskan, tidak ada kenaikan tarif pajak, jadi para pengusaha tidak perlu cemas,” tambah Hashim.
Namun, ia juga menegaskan bahwa pengusaha tidak boleh lagi menghindari pembayaran pajak selama pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan. cnbc/sb1)
