Jakarta – Pemilihan Presiden 2024 masih lama lagi. Namun wacana pencapresan terus digelindingkan semua pihak, termasuk menyebut sejumlah nama yang berpeluang maju menggantikan Jokowi.
Salah seorang pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean, justru memiliki wacana berbeda. Dia malah membayangkan Pilpres 2024 diikuti tiga capres, yakni Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Prabowo Subianto.
Hal itu dia ungkap di akun media sosial Twitter, dilihat Simantab.com, Senin (8/6/2021). Ferdinand melontarkan cuitannya membayangkan tiga nama yang dia sebut maju di laga Pilpres 2024.
“Kebayang ngga sih kalau UUD diamandemen jabatan Presiden dibatasi 3 Periode. Lantas Pilpres 2024 ada JKW, SBY dan Prabowo utk Capres. Wahhhhh seru juga ya..!!!,” cuitnya.
Diketahui, Presiden Jokowi saat ini sedang menjalani masa jabatan periode kedua. Jokowi menjabat pertama kali 2014-2019 dan periode kedua 2019-2024 mendatang.
Sama halnya dengan SBY, dua kali menjabat presiden, yakni periode 2004-2009 dan 2009-2014.
Sedangkan Prabowo sendiri belum pernah menjabat sebagai presiden, meski sudah tiga kali ikut pilpres namun kalah.
BACA JUGA
- Survei Indikator: Ganjar, Anies, Prabowo dan Ridwan Kamil Capres Teratas
- Bunyi Isi Pasal 7 UUD 1945 Tentang Masa Jabatan Presiden & Wapres
Dikutip dari tirto.id, sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945 versi awal telah merumuskan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI adalah 5 tahun.
Meski sempat dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup.
Ketetapan tersebut disahkan dalam Sidang Umum Kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 15-22 Mei 1963 di Bandung.
Setelah era Orde Lama berakhir dan berganti dengan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto selaku Presiden RI ke-2, aturan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI kembali ke Pasal 7 UUD 1945.
Hanya saja, meskipun masa jabatan telah dibatasi selama 5 tahun di setiap periodenya menurut Pasal 7 UUD 1945, namun belum diatur mengenai batasan periode seseorang bisa menjabat sebagai Presiden.
Hal inilah yang membuat Soeharto dapat mempertahankan kekuasaan sebagai Presiden RI hingga 32 tahun, sebelum akhirnya lengser akibat gelombang Reformasi 1998.
Setelah Indonesia memasuki Orde Reformasi, amandemen UUD 1945 baru dilakukan yakni sebanyak empat kali oleh MPR, termasuk untuk Pasal 7 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Amandemen Pasal 7 UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999.
Hasilnya adalah adanya sedikit perubahan untuk Pasal 7 dan beberapa tambahan yang meliputi Pasal 7A, 7B, dan 7C.
Setelah amandemen tersebut, jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dipegang selama dua periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama.
Sebelum Amandemen Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Setelah Amandemen Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. ()
