Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Simalungun, Sabar Sirait. (f.ist/simantab)
simantab.com – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tinggal 51 hari lagi. Situasi politik di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjadi sorotan hangat di berbagai kalangan. Pilkada Simalungun kali ini akan mempertemukan dua pasangan calon (Paslon) yang bersaing memperebutkan kursi pemerintahan di Tanoh Habonaron do Bona.
Sayangnya, sejumlah pihak menilai Pilkada di Simalungun pada November 2024 sudah tercoreng oleh dugaan tekanan dari calon Bupati petahana, Radiapoh Hasiholan Sinaga, terhadap ASN melalui pimpinan SKPD. Tekanan ini memaksa pimpinan SKPD untuk menegaskan kepada jajaran di instansinya agar mendukung dan memenangkan pasangan calon petahana RHS-AZI dengan nomor urut 1.
Bukti keterlibatan ASN dalam memenangkan pasangan calon nomor 1 sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Simalungun. Beberapa Pangulu (Kepala Desa), yang enggan menyebut identitasnya, mengaku mendapat tekanan dari Camat untuk mendukung Paslon nomor 1. Bahkan, Pangulu yang dianggap tidak mendukung RHS-AZI kabarnya dipersulit dalam administrasi pencairan dana desa tahap III. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Menjelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Simalungun, Sabaruddin Sirait, dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (7/10/2024).
Sabar, yang juga Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Simalungun, mengingatkan potensi konflik akibat kondisi ini. Ia menyatakan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis akan memicu kemarahan warga yang menginginkan pemilu yang jujur dan adil.
“Sudah terbukti ASN Simalungun tidak netral menjelang Pilkada 27 November 2024, dan ini telah dilaporkan secara resmi ke Bawaslu. Kami menduga hal ini terjadi karena tekanan dari Radiapoh Hasiholan Sinaga,” ujar Sabar.
Tekanan dari calon petahana membuat para pimpinan SKPD takut, hingga memaksa jajarannya untuk mendukung RHS-AZI. Kondisi ini berpotensi memicu kemarahan warga yang menginginkan Pilkada jujur dan adil, sehingga rawan menimbulkan konflik di lapangan, tambahnya.
Sabar menilai kedua pasangan calon memiliki pengaruh besar di Simalungun. Jika Pilkada tidak berlangsung netral, konflik menjadi sangat mungkin terjadi. “Radiapoh adalah petahana yang mengharapkan dukungan ASN dan perangkat Nagori (desa). Ini jelas menunjukkan ketidaknetralan. Sementara Anton juga tokoh terkenal dan kakak dari mantan Bupati Simalungun dua periode sebelum Radiapoh,” jelas Sabar.
Ia berharap Radiapoh segera mengembalikan netralitas ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Sabar juga mendorong Bawaslu dan Polres Simalungun untuk lebih aktif mencegah kecurangan yang dapat merusak pesta demokrasi.
“Kami berharap Radiapoh benar-benar mencintai Simalungun dan menginginkan pembangunan yang baik dengan mengembalikan netralitas ASN. ASN harus bebas dari politik praktis dan netral,” tegasnya.
“Bawaslu, bersama pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Simalungun dalam Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), harus lebih aktif mencegah potensi konflik di lapangan,” tambah Sabar.
“Peringatkan ASN, Pangulu, dan perangkatnya untuk fokus melayani masyarakat dan segera menindaklanjuti laporan kecurangan yang sudah diterima, agar Pilkada berjalan jujur dan adil. Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga pengawas dan bertindak sendiri, yang akhirnya akan memicu konflik,” tutupnya.
Ketua Bawaslu Simalungun, Abdillah Feruari, menyatakan saat ini pihaknya sedang memproses laporan terkait keterlibatan ASN dalam politik praktis.
