Para pengunjuk rasa antipemerintah berbaris menuju istana Perdana Menteri Sheikh Hasina sementara personel militer (tengah) berjaga di kawasan Shahbag, dekat Universitas Dhaka di Dhaka pada 5 Agustus 2024. Protes di Bangladesh yang dimulai sebagai demonstrasi yang dipimpin mahasiswa terhadap aturan perekrutan pemerintah pada bulan Juli mencapai puncaknya pada tanggal 5 Agustus, saat perdana menteri melarikan diri dan militer mengumumkan akan membentuk pemerintahan sementara. (Photo by Munir UZ ZAMAN / AFP)
simantab.com – Bangladesh kini tengah dilanda krisis politik yang mengakibatkan sejumlah pejabat tinggi negara mundur dari jabatannya. Di antaranya, Ketua Mahkamah Agung Obaidul Hassan dan Gubernur Bank Sentral Abdur Rouf Talukder. Pengunduran diri Hassan diumumkan oleh penasihat Kementerian Hukum, Asif Nazrul, melalui sebuah video di Facebook. Dalam pesannya, Nazrul juga menghimbau para demonstran untuk tetap tenang dan tidak merusak properti publik.
Di tengah pergolakan ini, pengunduran diri Talukder belum diterima oleh pemerintah karena pentingnya posisi yang ia emban. Sebelumnya, empat wakil gubernur bank sentral terpaksa mundur akibat protes yang dilancarkan sekitar 300-400 pejabat bank, yang menuduh adanya korupsi di kalangan pejabat tinggi.
Wakil rektor Universitas Dhaka, ASM Maksud Kamal, juga mengundurkan diri, seperti diumumkan dalam pernyataan resmi universitas tersebut. Universitas ini menjadi pusat dari demonstrasi mematikan yang dimulai pada bulan Juli, di mana mahasiswa awalnya memprotes kuota dalam pekerjaan pemerintah, namun kemudian berubah menjadi gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Sheikh Hasina, yang telah memimpin Bangladesh selama 15 tahun, akhirnya menyerahkan kekuasaannya setelah demonstrasi mahasiswa yang menewaskan sekitar 300 orang, sebagian besar di antaranya adalah mahasiswa. Hasina saat ini berada di New Delhi, berlindung dari semakin parahnya situasi di negaranya.
Sejak kepergian Hasina, Bangladesh telah melakukan perombakan besar-besaran di sektor keamanan, termasuk penunjukan kepala polisi baru serta perubahan di antara pejabat senior militer dan badan intelijen teknis negara tersebut.
