Foto: Infografis/ Pavek Durov/ Edward Ricardo
simantab.com – CEO Telegram, Pavel Durov, kini berada dalam sorotan hukum setelah ditangkap oleh otoritas Perancis akhir pekan lalu. Ia dilarang meninggalkan negara tersebut, sementara proses penyelidikan terhadap dirinya terus berlanjut. Hakim yang menangani kasus ini memutuskan bahwa Durov harus membayar jaminan sebesar 5 juta euro (sekitar Rp 85,7 miliar) untuk memperoleh kebebasan bersyarat. Selain itu, ia diwajibkan melapor ke polisi dua kali setiap minggu, menurut laporan Reuters pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Jaksa Laure Beccuau menjelaskan bahwa hakim menemukan cukup alasan untuk membuka penyelidikan formal terhadap Durov. Tuduhan yang dihadapkan kepadanya melibatkan berbagai aktivitas ilegal yang diduga terjadi di platform Telegram, termasuk transaksi terlarang, distribusi gambar pelecehan seksual anak, perdagangan narkoba, dan penipuan.
Meski Telegram sering digunakan dalam kegiatan kriminal, perusahaan ini dikabarkan tidak pernah menanggapi permintaan dari pihak pengadilan. Sikap inilah yang memicu perhatian dari unit kejahatan siber di kantor kejaksaan Paris. Beccuau menyatakan bahwa otoritas investigasi dan pihak hukum lainnya juga mencatat kurangnya kepatuhan dari Telegram, yang akhirnya mendorong kejaksaan untuk mempertimbangkan tindakan hukum terhadap pimpinan layanan pesan tersebut.
“Penyelidikan ini dilakukan untuk melihat kemungkinan tanggung jawab pidana dari manajer layanan pesan atas berbagai pelanggaran,” jelas Beccuau.
Meskipun demikian, Reuters menekankan bahwa penyelidikan formal yang dilakukan oleh pihak berwenang Perancis tidak serta merta berarti bahwa seseorang bersalah atau akan menghadapi pengadilan. Namun, hakim percaya bahwa ada bukti yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan.
Proses investigasi ini diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu singkat, dan menurut Reuters, dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum mencapai meja hijau atau bahkan berujung pada penangguhan.
Penangkapan Durov terjadi di bandara Bourget, yang terletak di luar Paris, pada Sabtu malam, 24 Agustus 2024. Peristiwa ini telah memicu perdebatan mengenai kebebasan berbicara dan penegakan hukum di dunia digital.
