Prabowo Subinato (kiri) dan Megawati Soekarno Putri (tengah) bersalaman saat bertemu di kediaman Megawati, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019 lalu. Foto: MI/Ramdani.
simantab.com – PDIP terus memperjuangkan gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menuntut pembatalan penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024. Meski kabar mengenai jatah menteri untuk PDIP semakin santer, partai ini belum puas dengan hasil pilpres yang dianggap tidak adil.
Juru Bicara PDIP Chico Hakim menegaskan bahwa partai tidak mempermasalahkan penundaan pembacaan putusan gugatan tersebut, yang sebelumnya dijadwalkan pada 10 Oktober 2024 dan diundur hingga 24 Oktober 2024.
Chico yakin putusan pengadilan tetap sah secara hukum, baik sebelum maupun sesudah pelantikan Prabowo-Gibran yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024. “Secara legal tetap berlaku. Kalau tidak sah sekarang, batal dilantik. Kalau setelah dilantik, tetap berlaku, bisa dicopot,” ujarnya.
Chico menambahkan bahwa PDIP menghormati proses hukum dan akan menunggu putusan hakim, meskipun terjadi penundaan karena alasan kesehatan majelis. PDIP berharap hakim tetap independen dalam memberikan putusan.
Gugatan PDIP di PTUN meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360/2024 tentang hasil Pilpres dan Pemilu 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. PDIP juga mendesak KPU untuk mencabut keputusan tersebut dan menetapkan ulang hasil pilpres.
Sidang perkara nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT telah berjalan lebih dari empat bulan sejak sidang perdana pada 30 Mei 2024. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa PDIP hanya meminta hakim berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Sementara itu, Partai Gerindra optimistis mengenai kemungkinan PDIP mendapat jatah menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa PDIP berpeluang besar mendapatkan posisi menteri di pemerintahan mendatang, dengan beberapa nama dari kabinet Jokowi kemungkinan tetap menjabat.
Penyusunan kabinet Prabowo-Gibran sudah hampir final, dengan komposisi yang melibatkan figur-figur dari era Jokowi serta beberapa tokoh baru. Muzani menyebut pengumuman kabinet mungkin dilakukan setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Meski kabar jatah menteri bagi PDIP terus berkembang, publik masih menantikan hasil akhir dari gugatan tersebut. Jika gugatan dikabulkan, Prabowo-Gibran berpotensi dicopot dari jabatan mereka setelah dilantik. (mdc/sb1)
