Try Sutrisno Ingatkan Prabowo Jangan Asal Tambah Jumlah Kementerian

simantab.com Lettu Laut Eko Damara (30) salah satu personel Kesehatan di Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Mobile RI-PNG Batalyon Infanteri, meninggal dunia dengan luka tembak di kepala, Sabtu (27/4) lalu. Pihak TNI menyebut, prajurit asal Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang ditempatkan di Yahukimo, Papua, tersebut meninggal dunia karena bunuh diri. Namun pihak keluarga merasa janggal dengan kematian Lettu Eko, mereka kemudian menyurati Presiden Jokowi, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, meminta dilakukan otopsi dan penyelidikan. Kejanggalan itu dijelaskan keluarga korban, seperti ditemukannya bekas luka Lebam dan sulutan api rokok pada jasadnya. "Sebelum menyurati Presiden Jokowi, kami sudah coba melapor ke Puspom TNI dan POM TNI AL di Jakarta. Namun kami disuruh melapor dulu ke kesatuannya Korps Marinir. Memang pernah dari marinir menelpon kami dan bilang akan dilakukan otopsi, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan," ujar paman korban, Abdul Sattar Siahaan di Medan.

simantab.com

 

Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat wejangan dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, terkait penambahan jumlah kementerian di pemerintahannya.

Mantan Panglima ABRI ini mengingatkan mantan bawahannya di militer itu, jangan ceroboh dan asal-asalan menambah jumlah menterinya.

“Tambah lagi (jumlah kementerian) enggak apa-apa, asal jangan ceroboh. Nambah asal nambah, itu namanya patah tulang. Jangan begitu…,” ujar Try Sutriso di kediamannya Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat,  Senin (20/5).

Diceritakannya, di masa pemerintahan Presiden RI ke-2 Suharto, kabinet juga terkesan gemuk. Namun hal itu sesuai dengan kebutuhan demi kemajuan bangsa.

“Zaman Pak Harto dulu kita masih negara menengah. Maju belum, kurang enggak. Baru akan memulai. Di sini ada banyak masa yang baru jadi meterinya gemuk. Enggak apa-apa, menteri kasih wakil menteri, kaderisasi,” terang Try.

Ia juga menekankan, jumlah kementerian yang banyak bukan jaminan dapat memajukan sebuah negara. “Jadi kecil besar (jumlah kementerian) itu tergantung kemajuan bangsanya. Jepang itu cuma 14 paling tinggi. Meski mereka orangnya kecil-kecil, tapi otaknya maju,” tandasnya.

Sebelumnya, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, berencana menambah jumlah pos kementerian di pemerintahannya.  Rencana itu dimulai dengan merevisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur jumlah maksimal kementerian sebanyak 34. Namun sejumlah pihak mewanti-wanti agar rencana Prabowo-Gibran menambah jumlah menterinya tidak bertujuan untuk bagi-bagi jabatan kepada pendukungnya.

 

Iklan RS Efarina