Foto : Ketua Bawaslu Sumut dan jajarannya, Ketua KPU Sumut, Perwakilan Pj Gubernur Sumut, dan lainnya dalam acara peta kerawanan Pilkada 2024.
simantab.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) memegang peran penting dalam memastikan Pemilihan 2024 berjalan jujur, adil, bebas, dan langsung untuk menghasilkan demokrasi yang bermartabat.
Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menyatakan pihaknya telah menyalurkan dana hibah kepada Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2024.
“Dana hibah ini harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab, terutama oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi. Pilkada Serentak 2024 merupakan agenda nasional yang perlu kita sukseskan bersama,” ujar Fatoni, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung, saat meluncurkan Peta Kerawanan Pemilihan 2024 Provinsi Sumut di Hotel Karibia Boutique, Jalan Timor, Medan, Kamis (19/9).
Peta kerawanan ini menjadi panduan Bawaslu Sumut untuk mencegah pelanggaran selama Pilkada di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kami mengapresiasi Bawaslu Sumut atas peluncuran peta kerawanan ini, yang menjadi momen penting untuk mengawal seluruh tahapan Pilkada dan mencegah potensi pelanggaran serta kecurangan,” katanya.
Dengan peta kerawanan ini, Bawaslu Sumut mendapat panduan dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi.
“Peta kerawanan ini sangat penting karena lewat Pilkada ini kita memilih pemimpin terbaik untuk kemajuan daerah. Kami terus berkoordinasi dengan Forkopimda Sumut dan berbagai pihak dalam menghadapi tantangan selama tahapan Pilkada,” tambahnya.
Ketua Bawaslu Sumut, M Aswin Diapari Lubis, serta Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, hadir bersama jajaran mereka, organisasi media, Forkopimda Sumut, dan elemen masyarakat sebagai pengawas Pemilu.
Kabag Pengawasan Bawaslu Sumut, Batara AP Tampubolon, menjelaskan peluncuran peta kerawanan pemilihan tingkat Sumut ini merupakan bagian dari program nasional Bawaslu RI bersama kementerian dan lembaga.
“Kami berharap acara ini bisa mengedukasi masyarakat untuk ikut mengawasi potensi pelanggaran selama Pemilihan Serentak 2024,” ungkapnya.
