Foto : ilustrasi, Data Pemain Judi Online Berdasarkan Provinsi : Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah berada di peringkat teratas dalam jumlah pelaku dan nilai transaksi judi online.
simantab.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data mengejutkan bahwa lebih dari 1.000 orang di DPR RI hingga DPRD terlibat dalam permainan judi online. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan informasi ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu (26/6), menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.
“Terkait dengan pertanyaan apakah profesi ini, kita bicara profesi ya, seperti Bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif di pusat dan daerah, kita menemukan itu lebih dari seribu orang. Datanya ada,” kata Ivan.
“Jadi ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD, sama sekretariat, kesetjenan ada,” imbuhnya.
Ivan juga menjelaskan bahwa jumlah transaksi yang tercatat mencapai 63.000 dengan total nilai transaksi sekitar Rp25 miliar.
“Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya, transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar,” ujar Ivan.
Saat ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan data Satgas, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemain judi online terbanyak, yakni 535.644 orang dengan nilai transaksi mencapai Rp3,8 triliun.
Peringkat kedua ditempati oleh DKI Jakarta dengan 238.568 pelaku dan transaksi senilai Rp2,3 triliun, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 201.963 pelaku dan transaksi Rp1,3 triliun.
Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan 135.227 pelaku dan transaksi Rp1,051 triliun, disusul oleh Banten dengan 150.302 pelaku dan transaksi Rp1,022 triliun.
Pengungkapan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas anggota legislatif dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan pejabat publik. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pemerintah dan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini.
